BUKITTINGGI – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tercatat sebesar 4,95 persen per Maret 2024, dengan jumlah penganggur mencapai 3.295 jiwa dari total angkatan kerja sebanyak 67.300 jiwa. Namun, angka pengangguran di Bukittinggi masih tergolong rendah dibawah rata-rata nasional.
TPT di Indonesia pada November 2024 tercatat adalah 4,91%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang pengangguran.
Upaya untuk menekan angka tersebut dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan meluncurkan Job Fair Digital. Acara yang digelar secara virtual melalui Bukittinggi Command Centre (BCC) pada Rabu (20/11/2024) ini menjadi langkah inovatif dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Pjs Walikota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam, menegaskan bahwa program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era digital.
“Job Fair Digital adalah upaya strategis untuk menurunkan angka pengangguran dan menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program ini,” ujar Hani.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, Mihandrik, menjelaskan bahwa Job Fair Digital 2024 bertujuan untuk menjembatani perusahaan dan pencari kerja, sehingga setiap individu dapat ditempatkan sesuai bakat, minat, dan kompetensinya.
Acara ini juga mendapat apresiasi dari Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Pasar Kerja, Kemnaker RI, Sigit Ary Prasetyo. Ia menyebut pelaksanaan job fair digital sebagai langkah yang membuka peluang lebih luas bagi pencari kerja dan perusahaan untuk saling berkolaborasi.
“Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah proses pencarian kerja, tetapi juga menciptakan kolaborasi lebih baik antara perusahaan dan calon pekerja,” ungkap Sigit.
Job Fair Digital 2024 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Disnaker Provinsi Sumatera Barat, Ketua PHRI, Kadin, Bapelitbang, dan Diskominfo Bukittinggi. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi lokal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Aa)
