SUMBARTIME.COM-Kamis 25 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang malam, terlihat Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh inisial “Bkr” keluar dari gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, yang terletak di kawasan Jalan Soekarno Hatta.
Usai diperiksa secara maraton selama kurang lebih 4 Jam dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Satya Adhi Wicaksana dalam kasus dugaan korupsi serta penyelewengan anggaran Covid-19 Tahun 2020 itu, Maestro Satgas Covid Kota Payakumbuh tersebut terlihat lesu dan kuyu.
Saat awak media mencoba mengejar sang maestro inisial “Bkr” itu untuk dimintai klarifikasi terkait kasus hukum yang menjeratnya, namun yang bersangkutan dengan didampingi istri terlihat bergegas menaiki kendaraan serta langsung meninggalkan halaman Gedung Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh.
Sementara itu, dari keterangan pihak Kejari Kota Payakumbuh, melalui Kepala Kejaksaan setempat Warsono SH yang didampingi Kasi Pidsus, Satria Lerino dan Kasi Intel, Robby Prasetya, dalam keterangan persnya Kamis (25/11) menjelaskan jika Kadis Kesehatan Kota Payakumbuh dengan inisial “Bkr” resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran Covid-19 Tahun 2020 dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Atas dugaan perbuatan yang bersangkutan, negara telah dirugikan mencapai Ratusan Juta Rupiah, paparnya. Meskipun demikian, pihak Kajari terkesan belum bisa menerangkan secara detil proses keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara kasus dugaan korupsi tersebut dengan alasan masih terus melakukan pemeriksaan.
Warsono juga mengungkapkan selain telah menetapkan Bkr sebagai tersangka tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru lainnya dalam kasus tersebut.
Terkait proses penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, Kejari Payakumbuh telah melalui sejumlah rangkaian pemeriksaan serta mendapatkan dua alat bukti permulaan yang cukup. Namun dalam kasus ini tersangka tidak ditahan karena berbagai pertimbangan serta alasan yang cukup kuat dan dibenarkan oleh hukum, sambungnya lagi menjelaskan.
Terpisah kuasa hukum tersangka Setia Budi SH, dalam keterangan persnya kepada awak media menjelaskan jika kliennya sangat kooperatif dalam pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam yang dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB.
“Ada 22 pertanyaan yang diajukan kepada klien kami oleh pihak kejaksaan. Dan semua pertanyaan itu dijawab dengan Kooperatif sesuai dengan apa yang telah dia lakukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” terang Budi, Kamis (25/11) malam.
Terkait tidak ditahannya tersangka, Budi menjelaskan jika pihaknya telah mengajukan surat penangguhan penahanan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, yakni kliennya masih dibutuhkan tenaga serta pikirannya dalam penanganan Covid-19 di lapangan, tutupnya.
Sementara itu dalam perkembangannya, terkait ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut sebagai tersangka oleh Kejari setempat, membuat publik kaget dan terkejut dengan informasi yang beredar luas baik di sosial media, maupun di khalayak umum.
Publik tidak menyangka jika “Bkr” yang selalu terdepan mengabarkan perkembangan informasi penanganan dan pemutusan mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh, tersandung kasus hukum yang menjeratnya.
Dalam dua tahun terakhir ini, nama Kadis Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut, diakui cukup akrab ditelinga publik Kota Payakumbuh terkait aksinya yang cukup atraktif dalam penanganan pandemi covid-19.
Publik menilai “Bkr” cukup berhasil dan sukses menjalankan kinerjanya sebagai salah satu Maestro Satgas Covid dengan terbukti mendapatkan ganjaran penghargaan atas kinerjanya yang dinilai cukup berhasil dalam penanganan Covid-19 di lapangan pada 20 November 2021 kemaren.
Namun ibarat pribahasa, “Akibat Nila setitik rusak Susu sebelanga” keberhasilan yang dicapai oleh “Bkr” menurut publik seakan hilang tiada berarti manakala jika yang bersangkutan terbukti di pengadilan melakukan perbuatan melanggar hukum.
Bagi publik seseorang yang telah melakukan penyelewengan serta korupsi anggaran bantuan bencana di tengah pandemi merupakan penghianat negara yang wajib dimusuhi dikarenakan si pelaku tidak memiliki rasa empati serta hati nurani.
Seperti yang dikatakan oleh Hengki Andora dosen hukum adminstrasi negara di Universitas Andalas (Unand) Padang. Menurutnya seseorang atau pejabat publik yang seharusnya bisa memberikan azas manfaat kepada rakyat ditengah masa panceklik akibat pandemi, namun sebaliknya melakukan pelanggaran melawan hukum berupa korupsi anggaran bantuan, harus diberikan hukuman berat.
Terkait dengan adanya seorang pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Covid, dirinya menilai aparat hukum wajib serius memproses kasus tersebut sampai ke akar akarnya, papar Hengki.
Menurutnya si pelaku korupsi anggaran bencana di tengah pandemi dapat dijerat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19.
Lanjutnya, selain bisa dijerat dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, si pelaku juga dapat dijerat dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkhusus pada pasal 2 yang hukumannya bisa sampai hukuman penjara seumur hidup.
Hengki juga menjelaskan si pelaku korupsi di tengah kondisi keadaan tertentu amat pantas diberikan hukuman berat dengan alasan telah melakukan perbuatan tercela ditengah masa masa panceklik akibat mengalami pandemi yang cukup lama, tuturnya mengatakan. (aa)
