SUMBARTIME.COM-Bawaslu Kota Payakumbuh dengan resmi putuskan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh diduga melanggar proses administrasi proses penerimaan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu.
Putusan itu diambil oleh Bawaslu usai menjalani sidang di kantornya, Jalan Pacuan Kuda, Kubu Gadang, Kota Payakumbuh, Rabu (29/5) siang.
Menurut Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, M. khadafi kepada awak media menjelaskan jika KPU Payakumbuh diduga telah melanggar proses admistrasi penerimaan LPPDK salah satu partai peserta pemilu, ujarnya.
Di jelaskan KPU telah mengeluarkan Surat/Produk dengan Nomor Surat 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tanggal 24 April Terkait Penyampaian Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu tahun 2019, padahal, ujar Khadafi lagi surat tersebut bertentangan dengan aturan Undang Undang yang ada diatasnya.
Oleh karena itu Bawaslu menyurati dan menegur KPU terkait dugaan pelanggaran Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional tertanggal 02 Mei 2019 karena dinilai bertentangan dengan aturan perundang undangan papar M. Khadafi.
Seperti diketahui, persoalan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh tersebut, berawal dari laporan Partai Berkarya Kota Payakumbuh.
Partai Berkarya menilai KPU Kota Payakumbuh disinyalir telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi terkait proses penerimaan LPPDK dari salah satu partai peserta Pemilu yakni Partai DPD PAN Payakumbuh.
Menurut Refidon Putra, Ketua Partai Berkarya Payakumbuh kepada para awak media menjelaskan jika KPU dinilai telah menerima LPPDK DPD PAN Payakumbuh di luar batas waktu penerimaan sesuai dengan peraturan seperti isi serta keterangan buku saku dana kampanye Pemilu 2019 yang dibagikan KPU ke masing masing Parpol peserta, tuturnya.
Dalam buku saku tersebut dijelaskan jika batas waktu akhir penerimaan LPPDK itu paling lambat diterima KPU dua minggu setelah hari pencoblosan yakni sampai tanggal 1 Mei 2019, pukul 18.00 WIB. Sementara diketahui DPD PAN menyerahkan laporan tanggal 2 Mei 2019, ke Kantor Akuntan Publik di Kota Padang atas saran pihak KPU Payakumbuh.
Untuk itu Refidon Putra, berencana akan melaporkan KPU Kota Payakumbuh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait adannya ketidak jelasan aturan dan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Payakumbuh, pungkasnya. (aa)
