SUMBARTIME.COM-Terkait program bantuan rehab rumah tak layak huni di Jorong Mangunai, Nagari Ampalu, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan dan salah satu anggota DPRD setempat, Virmadona, terlibat siteru saling gertak dan saling adu argumen, sejak dua hari belakangan.
Persoalan berawal dari datang dan berkunjungnya Wakil Bupati yang terkenal nyentrik tersebut ke salah satu rumah warga yang telah roboh dan hanya tinggal pondasinya di Jorong Mangunai, Selasa (2/4) kemaren. Ferizal Ridwan saat itu merasa miris melihat adanya rumah warga yang dibongkar sejak Januari 2019 silam dan sampai kini pembangunanya terbengkalai.
Dirinya merasa geram ada warganya yang diduga menjadi korban pemberi harapan palsu (PHP) oleh beberapa anggota dewan baik tingkat pusat maupun daerah. Ferizal Ridwan menuding saat itu jika salah satu anggota DPRD Limapuluh Kota Virmadona serta koleganya di pusat diduga telah melakukan kebohongan publik dengan menjanjikan program bantuan rehab rumah tak layak huni di kawasan Limapuluh Kota.
Saat itu kepada awak media, dirinya mengatakan tidak ada bantuan program rehab rumah tak layak huni pada tahun 2019 di Kementrian PU, ujarnya mengatakan.
” Mentang mentang saat ini tahun politik, apapun dipolitisir dan mencoba mengambil keuntungan,” tandas Ferizal Ridwan geram.
Akibatnya dua warga Ampalu menjadi korban dan mereka kehilangan rumah, timpalnya lagi.
Tentu saja cuitan Wakil bupati itu, dibantah keras oleh Virmadona salah seorang anggota DPRD Limapuluh Kota tersebut. Kepada awak media, Rabu (3/4) kemaren dia mengatakan jika Wakil Bupati Limapuluh Kota itu kurang memahami pokok persoalan namun terlalu cepat mengambil kesimpulan, serta bernyanyi di publik tuturnya.
Dia mengatakan harusnya Wakil Bupati itu sebelum berkomentar di publik terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada anak buahnya di OPD terkait sehingga tidak menimbulkan kekeliruan ditengah masyarakat. Virmadona menjelaskan, dia berani adu data dan adu argumen dan mengatakan jika bantuan rehab rumah tersebut benarlah adanya.
Dipastikan warga yang telah membongkar rumahnya tersebut akan mendapatkan bantuan. Namun tentu butuh proses yang cukup memakan waktu, ulasnya lagi. Namun yang pasti sambungnya, warga dalam waktu dekat ini akan mendapatkan bantuan.
Virmadona mengaku memiliki data yang akurat terkait program rehab bantuan rumah tak layak huni tersebut. Dia mengakui jika program itu adalah hasil lobi dan aspirasi dari Ade Rizki Pratama, salah seorang anggota DPR RI. Adapun pengerjaannya langsung dikelola oleh Kementrian PU dan Dinas PU Propinsi.
Jadi dirinya berharap agar kedepan Wakil Bupati berbicara haruslah dengan data yang akurat sehingga tidak menimbulkan konflik dan kekeliruan di tengah masyarakat, papar Virmadona.
Namun bukan Wakil Bupati nyentrik namanya, saat ditantang adu data Ferizal ridwan kembali bereaksi dan buka suara dengan mengatakan pengakuan Virmadona terkait adanya campur tangan Ade Rizky Pratama terkait program rehab bantuan rumah tak layak huni tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Legeslatif pada proyek pemerintah, ujarnya.
Dia menjelaskan program bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) harusnya warga memasukan permohanan bantuan ke Instansi Pemerintah bukan ke personal Caleg. Bahkan yang menjadi fasilator dilapangan pun ada yang tidak dari unsur pemerintahan dan ini jelas merupakan pelanggaran prosedur, papar Ferizal Ridwan.
” Jelas ini ada permainan. Dan tidak tertutup kemungkinan ada indikasi bau permainan proyek,” tandasnya.
Untuk itu Wakil Bupati tersebut meminta kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk masuk dan memeriksa pekerjaan pemerintah yang telah diambil alih oleh legeslatif.
Sementara itu kabar baik datang dari Tim Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Dinas PUPR Provinsi Sumbar. Menurut Syafrudin salah satu tim, di hadapan warga Ampalu, Kamis (4/4) siang mengatakan jika program bantuan rehab rumah tersebut benar adanya dan akan segera di laksanakan.
Menurutnya poihaknya akan mengerjakannya pada awal Mei 2019 sudah bisa dilaksanakan. Kepada warga dirinya juga meminta maaf jika program tersebut terlambat dilaksanakan. Namun ulasnya lagi alasan keterlambatan itu hanyalh persoalan tekhnis semata dan tidak ada kesengajaan untuk dilalaikan paparnya dihadapan warga. (aa)
