SUMBARTIME.COM-Rapat bersama antara Kabid Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Limapuluh Kota, Mulyadi dengan Fasilitator kegiatan bersama warga serta dihadiri oleh salah seorang Anggota DPRD Virmadona dan Walinagari di Nagari Ampalu, Lareh Sago Halaban, Kamis (4/4) berakhir dengan insiden dan nyaris ricuh.
Tidak hanya itu, Salah satu anggota DPRD Kabupaten LimapuluhKota Virmadona nyaris terlibat baku hantam dengan salah seorang warga setempat. Salah seorang warga mendatangi meja pembicara tempat anggota DPRD itu duduk dan diduga hendak mengajak duel sang Wakil Rakyat tersebut.
Beruntung baku hantam tidak sampai terjadi, saat beberapa warga dan Walinagari Ampalu berusaha menenangkan warga yang emosi tersebut dan menariknya menjauh dari meja Virmadona.
Namun setelah rapat dihentikan, Virmadona di depan beberapa emak emak menggebrak meja dan dengan suara serak berkata, ” Saya tidak dipilih di daerah ini tidak masalah,” ujarnya dengan mata berkaca kaca.
Dari informasi yang berhasil dihimpun penyebab nyaris ricuh dan baku hantam antara seorang warga dengan anggota DPRD tersebut, diduga dipicu saat saling debat panas dalam forum rapat terkait persoalan bantuan rehab rumah di Nagari Ampalu.
Sebelumnya beredar berita adanya beberapa rumah warga yang sudah dibongkar cukup lama kawasan Nagari Ampalu, namun sampai berita ini diturunkan belum juga diperbaiki kembali. Sementara alasan warga yang membongkar rumahnya tersebut gara gara akan mendapatkan bantuan dari pusat melalui dana aspirasi salah seorang anggota DPR RI bersama koleganya di daerah.
Sialnya dari informasi yang beredar, ada oknum yang mengatakan jika ingin cepat bantuan dana aspirasi turun, maka harus cepat cepat melakukan pembongkaran rumahnya. Ditambah lagi konon kabarnya menurut cerita anggaran bantuan itu sesegera mungkin turun dan dijamin oleh anggota DPR RI tersebut melalui koleganya di DPRD Limapuluh Kota, sehingga si warga merasa yakin dan langsung melakukan pembongkaran rumahnya sendiri.
Namun berbilang hari dan berbilang bulan rumah yang sudah dibongkar dan hanya tinggal pondasinya saja, akan tetapi bantuan tak kunjung datang hingga membuat warga tersebut hanya bisa diam serta merana menghadapi kenyataan pahit tersebut.
Persoalan ini mencuat kepermukaan dan memanas saat Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan memprotes dugaan ketidak adilan serta penzholiman yang menimpa warganya tersebut. Wakil Bupati nyentrik itu sempat menyebut nama Ade Rizki Pratama salah satu anggota DPR RI dan Virmadona salah seorang anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sebagai orang yang harus bertanggung jawab terkait dugaan Pemberi Harapan Palsu (PHP) program bantuan rumah tak layak huni di kawasan Jorong Mangunai, Nagari Ampalu.
Ferizal Ridwan menjelaskan jika memang program tersebut berasal dari pusat, dipastikan anggarannya masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus ( DAK) Tahun 2019. Untuk itu dia memastikan jika tahun 2019 ini tidak ada bantuan rehab rumah di Limapuluh Kota, paparnya saat berada di lokasi.
Kontan saja cuitan Wakil Bupati nyentrik tersebut menjadi heboh dan mendapatkan tanggapan keras dari Virmadona, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.
Kepada awak media, saat dihubungi, Rabu (3/4) siang, yang bersangkutan membantah tudingan Ferizal Ridwan yang dialamatkan kepada dirinya serta beberapa koleganya. Virmadona mengatakan tidak benar jika dirinya telah memberikan PHP kepada warga terkait program bantuan rumah tak layak huni tersebut.
Bahkan Virmadona berani sesumbar menantang Wakil Bupati untuk adu data. Menurutnya bantuan tersebut benarlah adanya. Bahkan bantuan itu berasal dari aspirasi Anggota DPR- RI Ade Rizki Pratama anggota Komisi V, ujarnya.
Adapun sumber anggarannya, berasal dari APBN dan tidak masuk ke APBD daerah lokasi pelaksanaan. Namun instansi yang mengerjakannya dibawah dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu dirinya meminta agar Wakil bupati sebelum berkomentar lakukan dulu koordinasi dengan anak buahnya melalui OPD terkait, tandas Virmadona. (aa)
