Kota Solok.sumbartime – Bersama Forkompimda setempat wakil walikota Solok, Dr.H Ramadhani Kirana Putra mengikuti rapat koordinasi Inspektur daerah se Indonsia secara virtual, Rabu, 25 Januari 2023, diruang EMR Lantai 2 Balaikota Solok.
Terlihat hadir dalam video conference (Vidcon) itu MendagriTito Carnavian, Jaksa Agung, Burhanuddin, Kabareskrim Polri, para Gubernur, Bupati, walikota, para inspektur, Kapolda, Kajari, Kajati, dan Forkompimda se Indonesia.
Diawal kegiatan itu, Inspektur Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, rapat koordinasi para inspektur ini adalah tindak lanjut 8 poin arahan Presiden RI pada Rakornas di Sentul pada beberapa hari yang lalu. Dan sekaligus penandatangan MOU antara tiga lembaga yakni, Mendagri, Jaksa Agung, dan Polri.
Peserta yang hadir sebanyak 700 orang, terdiri dari Irjen Kementerian dan lembaga, serta seluruh inspektur kabupaten dan kota. Sementara itu peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, Kejaksaan, Polri, dan lainnya.
Pada kesempatan lain Jaksa Agung RI menyampaikan, MOU yang disepakati itu adalah dalam rangka mensinergikan langkah langkah antara inspektorat, APH, dan APIP. Ditegaskannya pada para Kajati dan Kajari agar jangan melakukan sesuatu diluar tugas, dan diharapkannya ada pengawasan dari masyarakat.
Sementara itu Mendagri menyampaikan,
rapat koordinasi inspektur daerah tahun 2023 tersebut, merupakan Follow up dari rapat Forkompimda se Indonesia yang dilaksanakan pada beberapa hari lalu di Sentul Bogor. Pada saat itu rapat dihadiri lebih kurang 4.500 peserta.
Dikatakannya, sesuai arahan presiden, yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi saat ini 5.72% dan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan inflasi berada pada angka 5,51%, dari angka itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga barang dan harga jasa masih minim.
Modal utama kita adalah APBN dan APBD. APBN ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain lainnya. Dari 3.016 triliun, 814 triliun ditransfer ke daerah baik salam bentuk DAU, dana bagi hasil, dana insentif daerah yang berprestasi, sana otonomi khusus, dan lain lain, sebut Mendagri mengakhiri.** Les
