JAKARTA, Sumbartime.com — Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Jakarta pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) bagi warga korban bencana hidrometeorologi November 2025. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung pemukiman bagi masyarakat terdampak di dua lokasi berbeda guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Raju Minropa serta sejumlah kepala dinas terkait, termasuk Dinas PKP, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanahan. Fokus utama diskusi mencakup pemenuhan kebutuhan PSU di kawasan Huntap yang berlokasi di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Proyek pembangunan hunian ini melibatkan kolaborasi intensif antara Kementerian PKP, organisasi Buddha Tzu Chi, serta Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Kebutuhan Infrastruktur Huntap
Fadly menjelaskan bahwa penyelesaian infrastruktur pendukung di kawasan Huntap Balai Gadang sangat mendesak untuk segera dirampungkan. Berdasarkan kalkulasi teknis Pemko Padang, kebutuhan dana untuk menyelesaikan kelengkapan PSU tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk tahun anggaran 2027. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan warga segera mendapatkan hunian yang layak, aman, serta sejahtera setelah masa pemulihan pascabencana yang melanda daerah tersebut pada November 2025 silam.
Skema Pembiayaan Kreatif
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan arahan terkait inovasi pendanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak harus selalu bergantung pada APBD atau APBN. Menurut Maruarar Sirait, kepala daerah harus mampu mencari peluang melalui skema pembiayaan kreatif, termasuk kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta agar pembangunan infrastruktur kerakyatan dapat berjalan lebih optimal bagi masyarakat luas di daerah tersebut.
Selain membahas Huntap, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana penataan tata ruang di sekitar kawasan PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan tata kota yang lebih terintegrasi ke depannya. Harapannya, seluruh langkah ini dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang agar segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak huni melalui dukungan berbagai pihak terkait.
