BacaJuga
Sumbartime.com, Limapuluh Kota--Wakil Bupati, Ferizal Ridwan, kembali diundang oleh lembaga kementrian negara ke Jakarta terkait rencana dan realisasi program pemerintah pusat. Kali ini, orang nomor dua di Kabupaten Limapuluh Kota itu diminta menjadi narasumber, terhadap upaya menyukseskan Program Pembangunan Sejuta Rumah Presiden Jokowi.
Dalam agenda Forum Kesepakatan Bersama (FKB) untuk Menyukseskan Program Sejuta Rumah tersebut, Ferizal sempat menyampaikan beberapa konsep umum terkait “Bank Tanah”. Sebab, Bank Tanah merupakan salah satu program andalan yang menjadi visi-misi kepala daerah, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan untuk lima tahun ke depan.
“Tadi siang, di Forum FKB dalam rangka Menyukseskan Program Sejuta Rumah-nya Pak Presiden Jokowi, saya menyampaikan konsep tentang program Bank Tanah. Bank Tanah adalah salah satu program kita ke depan guna menjamin ketersediaan tanah, untuk fasilitas umum dan kesejahteraanrakyat,” kata Ferizal, melalui Bagian Humas Setkab, Kamis (15/9) siang.
Pertemuan dan diskusi forum kesepekatan bersama itu berlangsung di ball room Hotel Rizt Carlton kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Ferizal, pertemuan tersebut diprakarsai oleh tiga lembaga Kementrian dan BUMN, yakni Kementrian PU-PR, Kementrian Ketenagakerjaan serta Bank Tabungan Negara (BTN).
Adapun lembaga lainnya meliputi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Konsorsium Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), BGMC dan Rhoudoh Citra Nusantara. Selain sejumlah Dirjen di kementrian, turut hadir Tharik Habibie (putra mantan presiden RI BJ Habibie-red), para perwakilan dari asosiasi pengembang Malaysia, Libya serta puluhan pengusaha sukses nasional lainnya.
Sebagai satu-satunya kepala daerah yang diundang untuk mewakili Kabupaten Limapuluh Kota, Ferizal sempat menyampaikan beberbagai usulannya. Putra Lareh Sago Halaban ini menyebut, Bank Tanah pada hakikatnya merupakan orientasi pemerintah dalam menjamin ketersediaan tanah, sebagai objek pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan rakyat.
Sekaitan program pembangunan sejuta rumah yang digeber pemerintah pusat, katanya, melalui Bank Tanah pemerintah ke depan harus mampu menjamin penyediaan, penataan, pengaturan, hingga subsidi pembangunannya. Pemerintah juga seyogianya ikut mendorong regulasi guna menjamin kepemilikan atau jaminan pengelolaan tanah oleh masyarakat.
“Saya juga minta, dalam program ini Limapuluh Kota bisa menjadi objek. Sebab, di daerah kita saat ini baru 65 persen pasangan rumah tangga yang memiliki rumah sendiri, sedangkan hampir 35 persen lainnya belum punya rumah. Secara pesan, kita juga ingin membuka kran kemudahan investasi di Limapuluh Kota, melalui terobosan Bank Tanah ini,” sebutnya.
Selain itu, guna menarik minat para investor asing supaya ikut serta membangun dan mengarap berbagai potensi di daerah Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengaku sudah menciptakan sebuah gerakan “Easy movement Investment”, alias gerakan mudah investasi guna menarik minat dan menciptakan peluang terhadap iklim investasi di daerahnya.
Seperti diketahui, target pembangunan 1 juta rumah 2015 oleh pemerintahan Jokowi bakal menyasar segmen masyarakat paling bawah hingga menengah atas. Rencananya akan dibangun 603.516 unit rumah (60 persen) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah (40 persen) untuk Non MBR atau menegah atas.
Kategori MBR adalah, calon pembeli rumah merupakan pekerja formal berpenghasilan tetap maksimal Rp 7 juta/bulan untuk pembeli rumah susun, dan seseorang dengan penghasilan Rp 4 juta untuk calon pembeli rumah tapak (landed house).
Dari total jumlah MBR, tahap I dibangun sebanyak 331.693 unit, tahap II dibangun 98.020 unit dan tahap III dibangun 173.803 unit. Selain itu, ada juga kebijakan kemudahan lainnya dari perbankan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mau membeli rumah, seperti DP 5 persen dan uang muka KPR yang cuma satu persen.( ST)
