BUKITTINGGI,- Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menanggapi majunya 3 (tiga) orang relawan kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Bukittinggi pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang.
“Sangat pas dan sangat pantas, kita sebetulnya butuh anggota DPRD Bukittinggi yang tingkat kepedulian kepada masyarakat itu sangat tinggi, riil dan nyata,” ucap Erman, Sabtu (3/6/2023).
Menurut orang no satu di kota Bukittinggi itu, (mereka,red) telah teruji dan terbukti selama menjadi relawan kemanusiaan tanpa pamrih.
“Rakyat juga sudah bosan dengan fenomena lima tahunan, tiba-tiba ada caleg-caleg yang menggadang kan sumber baik dan tiba-tiba peduli dengan rakyat,” kata Erman.
“Padahal aslinya keluarga dekat atau tetangganya saja tak kepikiran. Rakyat juga harus cerdas memilih anggota dewan nantinya,” harapan Wali Kota Bukittinggi itu.
Diketahui tiga orang relawan kemanusiaan PMI Bukittinggi yang memantapkan diri maju pada pileg 2024 mendatang yakni, H. Chairunnas, Yossi, Veni Oktaviani. Dari tiga orang tersebut memiliki Daerah Pemilihan (dapil) berbeda.
Ketua PMI Bukittinggi H. Chairunnas kepada media mengatakan, tidak ada peraturan yang mengikat bahwa relawan PMI tidak boleh masuk partai.
“Jika relawan ada keinginan maju untuk menjadi calon legislatif, tidak ada halangan bagi mereka,” ujar Chairunnas di Muaro Court Sabtu (3/6) siang.
“Kami nanti akan maju di dapil berbeda, saya di dapil Guguak Panjang, buk Yossi di Dapil MKS, dan buk Veni Oktaviani di dapil ABTB, kami maju dari partai Gerindra,” kata dia.
Di sebutkan, dalam aturan AD/ART yang ada di organisasi atau lembaga, memang tidak ada aturan yang mengikat tidak boleh masuk ke partai politik, jadi relawan tidak ada halangan jika berkeinginan untuk maju mencalonkan diri menjadi legislatif.
Ketua umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, posisi PMI termasuk netralitas atau tidak memihak, tapi akan berpihak jika ada masalah (kemanusiaan).
Dia menghimbau seluruh jajaran pengurus PMI di daerah harus bersikap netral dan tidak memihak siapa pun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dilansir melalui Antara.
Menurut JK, pengurus PMI hanya boleh berpihak pada persoalan yang menyangkut hal kemanusiaan, kata Jusuf Kalla, usai melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2026 di Gedung Sate Bandung, beberapa waktu lalu. (alex)
