BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (pemko) Bukittinggi pada, Senin (6/10/2025), secara resmi luncurkan penyaluran Buku Tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) bagi 2.351 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2025.
Acara berlangsung di halaman Kantor Balai Kota Bukittinggi, Gulai Bancah, dan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, SH.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md, bersama pendamping dari Sekretariat DPRD, Kepala OPD terkait, Kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari seluruh kelurahan, serta unsur Forkopimda.
Kegiatan diawali dengan laporan dari Dinas Sosial dan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis Buku Tabungan dan KKS kepada sejumlah perwakilan KPM oleh Wali Kota Bukittinggi, Wakil Ketua DPRD, Kepala Dinas Sosial, dan pejabat lainnya. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan doa bersama untuk kelancaran program.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial ini dilakukan secara transparan dan telah melalui proses verifikasi yang ketat.
“Seluruh penerima bantuan telah diverifikasi dengan cermat. Tidak ada lagi titipan. Semua akan diawasi hingga ke lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegas Ramlan.
Wali Kota juga menekankan, bahwa program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan sosial yang berkeadilan dan tepat sasaran.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan agar keluarga miskin dan rentan benar-benar mendapatkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pada tahun 2025, total bantuan sosial yang disalurkan mencapai lebih dari Rp15 miliar, dengan rincian:
- Bantuan PKH triwulan III senilai Rp2 miliar lebih
- Bantuan sembako untuk 5.185 warga senilai Rp3,1 miliar lebih
Ramlan menambahkan, penggunaan sistem penyaluran non-tunai (cashless) menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi dan mencegah penyimpangan di lapangan.
Pengawasan pun dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, termasuk OPD terkait, aparat kelurahan, dan kader sosial.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan sosial benar-benar berdampak. Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi soal tanggung jawab moral pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Ramlan.
“Mudah mudahan program ini sangat membantu masyarakat Bukittinggi,” ujar Wakil ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra menambahkan.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan Bukittinggi dapat terus menjadi contoh daerah yang menjalankan program sosial secara efisien, transparan, dan berintegritas tinggi. (Aa)
