Sumbartime-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh, berpendapat, pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah antara Basko Group dan PT KAI.
“Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah, dan Pemko Padang selaku pihak yang menerbitkan IMB atas tanah dan bangunan mall dan hotel Basko itu tidak bisa berlepas tangan atau membiarkan eksekusi itu terjadi,”ujar Ramal Saleh.
Sebagian bangunan Basko Mall dan Hotel di Jalan Hamka Air Tawar Padang Kamis siang kemarin dieksekusi pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Kalau memang bermasalah, kenapa dulu sertifikat tanah dan IMB-nya dikeluarkan? Karena itu, pihak yang menerbitkan sertifikat dan IMB harus ikut bertanggung jawab,” ujar Ramal Saleh kepada awak media di Padang, kemarin.
Mengenai eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang tersebut, Ramal Saleh menilai hal itu tidak hanya merugikan Basko, tetapi juga merugikan Pemko Padang karena berdampak buruk terhadap citra investasi di Kota Padang dan kepastian hukum bagi investor.
Kondisi kemarin mencoreng iklim investasi yang Kota Padang sebenarnya sangat membutuhkan.
“Pemko Padang harus berperan penting memediasi Basko dan PT KAI karena pemerintah dareah berkepentingan dengan dunia usaha agar tercipta iklim usaha/investasi yang kondusif. Pemerintah daerah perlu menciptakan kondisi usaha/investasi sekondusif mungkin karena peran dunia usaha sangat penting bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak mungkin tidak membutuhkan dunia usaha untuk membangun daerah,”ujar Ramal Saleh. (*/yendra)
