SUMBARTIME.COM-Pembinaan Penegakan Hukum Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilaksanakan di Aula Ampangan Lantai 2 Balaikota Eks Lapangan Poliko, Selasa (22/10/2019).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten II Setdako Elzadaswarman ini juga dihadiri Kadis LH, Dafrul Pasi, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kasatpol PP Devitra, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya. Narasumber dari DLH Provinsi Sumbar seperti Teguh Arifianto Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Penaat Hukum Lingkungan dan Febri Yenti Djafri Kasi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
Asisten II, Om Zet menyebut masalah kesehatan dan lingkungan sangat esensi sekali, dimana saat ini pertumbuhan ekonomi di Payakumbuh semakin pesat. Sehingga, banyak orang dari luar daerah ingin mencari lokasi berkegiatan ekonomi di Payakumbuh, banyak orang datang ke Payakumbuh, otomatis berdampak kepada meningkatnya pembangunan, salahsatunya tempat tinggal.
“Konsekuensi dari hal ini adalah perluasan, masalah perekonomian yang paling dirasakan adalah terhadap lingkungan. Sebagai contoh usaha kandang ayam, disampingnya ada pengembang yang membangun perumahan. Sehingga akan banyak lalat yang mengerubungi di perumahan itu nanti, ini akan timbul masalah, apalagi kalau kondisinya usaha kandang ayam itu jauh sudah ada terlebih dahulu sebelum perumahan itu dibuka,” kata Om Zet.
Akhir akhir ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh berupaya keras untuk mencarikan jalan terbaik. Hampir setiap harinya dinas LH melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi lingkungan Payakumbuh tetap kondusif.
“Eksploitasi alam menghasilkan uang yang besar, kita tidak ingin hanya demi kepentingan beberapa pihak saja, lingkungan kita di Payakumbuh menjadi rusak, semoga dengan pembinaan ini kita bisa semakin baik dalam menghadirkan yang terbaik bagi lingkungan masyarakat kita di Payakumbuh,” kata Om Zet.
Sementara itu, Teguh Arifianto mengatakan dahulu orang membangun tanpa memikirkan lingkungan, namun sekarang hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, setiap apapun yang dibangun pasti ada efeknya kepada lingkungan, maka butuh regulasi jelas yang mengatur agar kebijakan pemerintah di daerah mampu menekan dampak buruk dari pesatnya pembangunan kepada lingkungan.
