Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh secara resmi menetapkan lima misi utama sebagai fondasi arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Penetapan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Senin (5/5/2025).
Lima misi utama yang menjadi fokus pembangunan daerah lima tahun ke depan antara lain:
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif.
- Mewujudkan nuansa kehidupan beriman melalui pendekatan budaya dan adat.
- Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan bahwa kelima misi tersebut lahir dari hasil analisis atas berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki Kota Payakumbuh saat ini.
“Melalui Musrenbang ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad, menyumbangkan ide, gagasan, dan masukan konstruktif guna menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi pedoman kerja kolektif kita semua,” ujar Elzadaswarman.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Kota Payakumbuh akan berpijak pada penguatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat secara luas, serta pengembangan UMKM agar mampu tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
“Visi kita adalah menjadikan Payakumbuh sebagai kota yang maju dan bermartabat. Tapi itu tidak akan tercapai jika hanya menjadi slogan. Kita butuh kerja nyata dan sinergitas lintas sektor. Semua pihak harus duduk bersama, berkontribusi, dan saling menguatkan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan bukan hanya berorientasi pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter masyarakat, penguatan budaya lokal, dan keimanan sebagai identitas moral kota.
“Kita ingin menciptakan Payakumbuh yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial, kokoh dalam nilai, dan adil dalam pemerataan. Lima misi ini adalah kompas kita dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Elzadaswarman juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program agar tidak hanya menjadi rutinitas tahunan. “Kita harus berani melakukan evaluasi, mendorong inovasi, dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Sekda, para kepala OPD, camat dan lurah, TP PKK, LKAM, Bundo Kanduang, KAN, niniak mamak, organisasi perempuan, pimpinan perguruan tinggi, LSM, serta tokoh masyarakat lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemko Payakumbuh.
“Kami berkomitmen untuk bersinergi demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJMD ini akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kami berharap pengajuannya dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan,” ujar Hurisna.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Forkopimda, niniak mamak, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung percepatan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Iwan Kurniawan dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara daring menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh program dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terintegrasi. “Tidak boleh ada lagi program yang masuk dalam dokumen APBD tapi tidak ada di RKPD, atau sebaliknya,” tegasnya.
Iwan juga menyebut bahwa indikator pembangunan Kota Payakumbuh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan stabil. Oleh karena itu, ia mendorong agar Musrenbang tahun ini dijadikan momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan daerah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“RPJMD 2025–2029 harus mampu menangkap potensi daerah dalam bentuk program prioritas yang konkret, berdampak, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia menutup dengan mengingatkan pentingnya fokus alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*debby)
