Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Aula Ngalau Balai Kota Payakumbuh, Senin (17/3/2025).
Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Perencanaan ini tentunya akan menyentuh berbagai aspek serta membawa perubahan positif bagi kemajuan Payakumbuh dalam jangka panjang,” ujar Rida Ananda.
Ia menambahkan bahwa pada APBD tahun 2025, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2030, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
BacaJuga
“Selain itu, tentu juga demi terpenuhinya janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan visi tersedianya Payakumbuh maju yang bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan kualitas pendidikan, serta menciptakan sentra UMKM yang kompetitif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rida Ananda menegaskan komitmen Pemko dalam menjadikan Payakumbuh sebagai kota yang maju, sehat, dan sejahtera.
“Maju dalam hal penyediaan infrastruktur publik, bersih dalam proses penyediaan hingga pemeliharaan infrastruktur, serta sehat dalam pelayanan kesehatan yang paripurna, termasuk kelengkapan sarana dan layanan di fasilitas kesehatan,” paparnya.
Dengan kondisi tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan mendapatkan pelayanan dasar yang optimal.
“Harapannya, program yang nantinya dicetuskan benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Payakumbuh,” tutupnya seraya membuka secara resmi acara tersebut.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, pimpinan perguruan tinggi, Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta berbagai elemen penting lainnya seperti Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Lurah, Kepala Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/BUMS, LKAAM, Bundo Kanduang, Ketua TP PKK dan Organisasi Perempuan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.
