Limapuluh Kota – Hubungan antara Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Limapuluh Kota dengan puluhan wartawan yang bertugas di Luak Limopuluah mulai mengalami ketegangan. Kerjasama yang selama ini berjalan harmonis melalui pemberitaan positif terkait pembangunan dan program Bupati Safaruddin-Rizki Kurniawan Nakasri terancam berkurang, menyusul pemangkasan anggaran kerjasama media.
Pada tahun 2025, jumlah berita berbayar dari KOMINFO akan dibatasi hanya tiga berita per bulan, baik untuk media cetak maupun online. Ini merupakan penurunan drastis dibandingkan dengan tahun 2024, di mana kerjasama mencapai 20 berita per bulan.
Informasi ini beredar melalui sebuah surat resmi dari Dinas KOMINFO yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, Joni Amir, tertanggal 30 Desember 2024. Surat tersebut kemudian tersebar di grup WhatsApp wartawan, memicu reaksi beragam dari para jurnalis.
Kritikan Wartawan terhadap Kebijakan Baru
Langkah ini langsung menuai tanggapan dari para wartawan. Nailul “Oyon” Badri menyampaikan kritiknya secara sarkastik di grup WhatsApp. “Mantap KOMINFO 50 Kota, ada peningkatan,” tulisnya pada Selasa, 31 Desember 2024.
Selain Nailul, sejumlah wartawan lainnya juga mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka mempertanyakan kebijakan Joni Amir, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas.
“Kami heran dengan keputusan ini. Berkurangnya kerjasama tentu akan berdampak pada minimnya pemberitaan positif terkait pembangunan dan program pemerintah,” ungkap Ady, Pegi, dan beberapa wartawan lainnya.
Dampak terhadap Program SAKATO
Pemangkasan anggaran ini diprediksi akan memengaruhi penyebaran informasi mengenai program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, SAKATO, yang memenangkan Pilkada 27 November lalu. Selama ini, media menjadi kanal utama untuk menyampaikan informasi positif terkait pembangunan dan program pemerintah kepada masyarakat.
“Jika anggaran pemberitaan dipotong, program kerja pemerintah daerah berisiko tidak tersosialisasikan dengan baik,” ujar Ramadalius, wartawan Harian Pagi Posmetro.
Ia menambahkan, setelah pasangan SAKATO dilantik, diharapkan mereka segera mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi ini. “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati segera memberikan perhatian khusus terhadap wartawan, termasuk memastikan pejabat yang ditempatkan mendukung visi kepala daerah,” tutup Ramadalius.(*)
