Padang – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menjadi narasumber dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Rabu (12/3/2025).
Kehadirannya menjadi sorotan setelah Payakumbuh dinobatkan sebagai daerah terbaik nasional wilayah Sumatera dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah. Dalam forum yang dihadiri oleh 19 kepala daerah se-Sumatera Barat itu, Elzadaswarman memaparkan strategi Pemko Payakumbuh dalam mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Prestasi ini mengantarkan Payakumbuh meraih Terbaik II TP2DD Award 2024 tingkat nasional untuk kategori kota.
“Kami sudah memulai digitalisasi sejak 2016 dengan merekrut tenaga ahli dan berkolaborasi erat dengan Bank Nagari. Ini yang membuat proses digitalisasi transaksi berjalan optimal,” ujar pria yang akrab disapa Om Zet itu.
Ia menambahkan, target Pemko Payakumbuh pada 2025 adalah seluruh transaksi keuangan daerah berbasis non-tunai. Digitalisasi pajak dan retribusi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mencegah kebocoran penerimaan daerah di berbagai sektor.
Sejak menerapkan sistem pembayaran digital, pendapatan asli daerah (PAD) Payakumbuh mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, nilai transaksi usaha wajib pajak dari sektor jasa makanan dan minuman mencapai Rp39,7 miliar, naik 8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, di sektor jasa perhotelan, nilai transaksi wajib pajak melonjak 65 persen, dari Rp1,3 miliar pada 2023 menjadi Rp2,2 miliar pada 2024.
Untuk pembayaran pajak daerah, berbagai kanal digital telah diakomodasi, dengan rincian sebagai berikut:
- QRIS: Rp1,2 miliar
- Internet banking: Rp10,1 miliar
- Agen bank: Rp882 juta
- ATM: Rp9,5 juta
- EDC: Rp8 juta
- E-commerce: Rp33,1 juta
- Teller bank: Rp6,7 miliar
Tren pembayaran digital ini terus menggeser transaksi tunai, yang tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Kami melihat tren yang positif. Pada 2023, transaksi melalui teller mencapai Rp8,6 miliar, sementara di 2024 angkanya jauh berkurang. Ini menandakan masyarakat mulai beralih ke pembayaran digital,” jelas Elzadaswarman.
Indeks ETPD Kota Payakumbuh pun meningkat dari 96,3 persen pada semester I 2024 menjadi 97 persen pada semester II. Peningkatan ini didorong oleh semakin banyaknya pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital.
Apresiasi Gubernur Sumatera Barat dan Bank Indonesia
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi capaian Payakumbuh dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah dan mendorong pemerintah kabupaten/kota lain untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam implementasi ETPD.
“Kami ingin daerah lain bisa belajar dari Payakumbuh agar digitalisasi ini bisa diterapkan secara merata. Ini akan mempercepat transformasi keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efisien,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga meminta Bank Nagari untuk memperluas kanal pembayaran digital agar semakin banyak daerah yang dapat menerapkan sistem serupa.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga selaras dengan program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2021,” katanya.
Sebagai inovasi, Payakumbuh juga menerapkan program Beda Baris (Bebas Denda Bayar PBB dengan QRIS) untuk semakin mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital.
“Langkah yang dilakukan Pemko Payakumbuh patut diapresiasi. Kami berharap daerah lain juga menerapkan strategi serupa demi kemajuan bersama,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai Terbaik II TP2DD Wilayah Sumatera.
