SUMBARTIME.COM-Terkait adanya dugaan korupsi pengadaan tempat tidur Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumbar, yang mencuat beberapa waktu yang lalu, kini mulai memasuki babak baru.
Jumat (14/2) Kejaksaan Negeri Agam, memanggil dua orang pejabat IPDN setempat, sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.
Dua orang pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangannya, yakni Bisri serta Dwi Endayani. Keduanya masing masing sebagai PPK dan Bendahara disaat pengadaan tempat tidur praja dilelang pada tahun anggara 2018.
Menurut Kasi Intel Kejari Agam, Devitra Romiza mengatakan kepada awak media selama kurang lebih 2,5 Jam, sebatas sebagai saksi untuk dimintai keterangan, ujarnya.
“Nanti jika Kejari Agam selesai mendapatkan hasil pemeriksaan serta bukti bukti, maka akan di publis untuk publik,” timpalnya lagi.
Seperti diketahui pada Desember 2019 silam, muncul dan merebak ke permukaan tentang adanya dugaan korupsi di IPDN Sumbar yang berada di kawasan Baso Agam, terkait pengadaan tempat tidur praja Tahun anggaran 2018 senilai Rp 300 Juta.
Saat itu, Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy Monitoring (IBM), Moeslimin Achmad mengaku menemukan fakta dan data korupsi soal pengadaan barang dan jasa tempat tidur praja di IPDN Sumbar tersebut.
Dijelaskannya saat itu, jika penemuan adanya dugaan korupsi tersebut berawal dari kecurigaan soal mekanisme pergantian Plt Direktur IPDN Sumbar dari Bustamar kepada Tun Haseno.
Padahal, Tun Haseno sebagai seorang ASN telah mendapatkan surat teguran akibat tidak masuk kerja selama 76 hari pada Tahun 2019. Fenomena tersebut bagi IBM sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin ASN yang telah mendapat surat teguran mendapat reward dengan diangkat sebagai pejabat Plt Direktur, papar Moeslimin.
Atas fakta tersebut IBM melakukan penyelidikan dan penelusuran hingga ditemukanlah adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan tempat tidur praja, pungkasnya menjelaskan, beberapa waktu yang silam. (tim)
