SUMBARTIME.COM-Untuk lebih memberikan kemudahan, akuntabelitas, serta untuk memodernisasikan peningkatan pelayanan publik terkait dengan cara pembayaran dalam pengurusan SKCK, Polres Solok Kota melakukan kerjasama dengan PT.BRI Cabang Solok.
Bentuk kerjasama yang disepakati itu dlahirkan serta dikukuhkan dalam sebuah Memorandum Of Understanding (MOU) yang lansung ditanda tangani oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan dan kepala BRI Cabang Solok Didik Triharyanto, Rabu, 1 Agustus 2018, di Aula Mapolres Solok Kota.
Dalam paparannya, Kapolres Solok kota mengatakan, selain untuk meningkatkan serta memodernisasikan pelayanan Publik, MOU juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan biaya PNBP SKCK yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.000,- sesuai dengan PP No 60 Tahun 2016.
Dan selain itu, AKBP Dony Setiawan mengatakan, hal yang tidak kalah pentinganya tujuan dari dirumuskannya MOU tersebut adalah untuk menghindari praktek Gartifikasi atau pungli yang mungkin saja bisa dilakukan oleh petugas pelayanan SKCK Polres Solok Kota disaat masyarakat melakukan pengurusan SKCK .
Dengan telah dilakukannya kerjasama dengan PT.BRI Cabang Solok, maka terhitung setrlah disepakatinya atau ditanda tanganinya MOU tersebut, masyarakat telah bisa menikmati kemudahan dalam melakulan pembayaran PNBP penerbitan SKCK yakni sudah bisa dilakukan melalui Mini ATM BRI, e- Chanel BRI, atau pada Teller Cabang BRI terdekat.
Mengakhiri paparan yang disampaikannya, Kapolres Solok Kota mengatakan, adapun dasar dari kerjasama yang dilakukan itu adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992.
Sementara itu terjadinya MOU antara Polres Solok Kota dan PT.BRI Cabang Solok tersebut dilatar belakangi oleh
sistem pembayaran pelayanan public SKCK Sat Intelkam Polres Solok Kota saat ini masih menggunakan cara konvensional melalui pembayaran cash kepada Benma SKCK.
Biaya kenaikan PNBP SKCK dari Rp 10.000,- menjadi Rp 30.000,- yang diatur oleh PP No 60 Tahun 2016, biaya tersebut dianggap masyarakat masuk kedalam kas Polri dan terlalu mahal, padahal menurut peraturan yang berlaku bahwasanya PNBP tersebut masuk kedalam kas Negara, serta dalam upaya
Persiapan Polres Solok Kota dalam meraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Dari liputan Sumbartime.com kegiatan tersebut juga disempurnakan dengan penyampaian sosialisasi terkait program pembiayaan rumah untuk ASN dan Polri yang ada dilingkungan Polres Solok Kota oleh pihak PT.BRI Cabang Solok. (Gia)
