Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid Rp 150 Milyar, DPRD Sumbar Bentuk Pansus

pansus dprd sumbar tindak lanjuti temuan bpk

SUMBARTIME.COM-Menindaklanjuti temuan BPK RI terkait adanya dugaan indikasi penyelewengan anggaran Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp 150 Milyar, DPRD Propinsi setempat bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa (23/2).

Iklan

Menurutnya sejak pansus dibentuk pada 17 Februarai 2021, pihaknya sudah mulai bekerja menindak lanjuti temuan BPK RI terkait adanya indikasi penyimpangan anggaran senilai Rp 150 Milyar dari alokasi anggaran dana Covid yang total keseluruhannya berjumlah Rp 490 Milyar, ungkapnya.

Lebih jauh Supardi menjelaskan jika DPRD Propinsi Sumbar telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait anggaran kepatuhan atas penanganan Covid-19 pada tanggal 29 Desember 2020 lalu. 

Dalam LHP itu disebutkan jika Sumbar mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 490 Milyar. Dana tersebut bersumber dari pengalihan (refocussing) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumbar, paparnya.

Dalam laporannya, BPK menemukan adanya indikasi kejanggalan serta penyimpangan terkait pengadaan alat kesehatan. Dalam laporannya BPK RI menyimpulkan adanya indikasi kemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) serta transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi penyalahgunaan, ungkap Supardi.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar Novrizon, mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI ada temuan 150 Milyar dari anggaran Covid 19 tahun 2020. Dari jumlah tersebut, Pansus mencurigai angka Rp 49 Milyar untuk pengadaan cairan pembersih tangan.

Dalam penyelidikan yang dilakukan Pansus, pihaknya telah memanggil rekanan yang membuat handsanitizer tersebut. Dari keterangan rekanan, pihaknya membuat pembersih tangan cair tersebut atas seizin istri Kepala BPBD Sumbar, ungkapnya.

Selain itu, Pansus juga menemukan dugaan adanya indikasi pemberian fee proyek yang besarnya Rp 5 ribu per botol, sambung Novrizon lagi.

Wakil Ketua Pansus tersebut juga mengungkapkan jika pihak rekanan yang mendapatkan proyek pengadaan alat pembersih tangan tersebut bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, akan tetapi bergerak di bidang Batik.

Novrizon juga mengungkapkan pengadaan hand sanitizer itu terjadi pemahalan harga. Harga yang normalnya berkisar di angka Rp 9 ribu membengkak menjadi Rp 35 ribu.

“Itu baru satu item yang kami telusuri. Belum lagi soal pakaian hazmat, kaca mata, masker dan lain sebagainya,” pungkasnya menuturkan. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here