Sumbartime-Sering dianggap tidak menyentuh tema tema kontemporel tentang masalah Pers, AJI dan IJTI minta agar Dewan Pers sebagai payung bagi organisasi komunitas pers untuk segera membahas revisi tanggal Hari Pers Nasional (HPN).
Sebab menurut mereka, Tanggal 9 Februari lebih kental dengan memperingati hari lahirnya komunitas tertentu saja, dan penunjukan tanggal 9 Februari sebagai HPN dianggap tidak memiliki rujukan yang mendasar. Di jelaskan HPN lahir sejak zaman pemerintahan Soeharto yang mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.
Namun setelah Soeharto jatuh menyusul terjadinya hura hara politik Nasional, lahirnya Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sejumlah regulasi Orde Baru dibidang pers, juga dikoreksi. Termasuk di antaranya adalah pencabutan SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.
Sementara HPN memakai rujukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Padahal Rujukan itu sudah direvisi tahun 1982 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.
Namun UU no 21 tahun 1982 tersebut otomatis sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya, Undang Untong Pokok Pers nomor 40 Tahun 1999. Dengan alasan tersebutlah, timbul ide untuk segera merevisi HPN. Selain karena memakai hari kelahiran satu organisasi wartawan, pelaksanaannya juga tak banyak berubah dari pelaksanaan semasa Orde Baru
Sehingga akibatnya, pelaksanaannya memakan dana APBN dan APBD cukup besar. Tema dan kegiatan yang dipilih juga seringkali tidak menjawab masalah pers kontemporer. Padahal kata AJI dan IJTI, masih banyak tema agenda mendesak bidang pers yang lebih perlu dibahas. Antara lain, kebebasan pers yang masih dalam ancaman, profesionalisme media yang masih dinilai memprihatinkan, dan kesejahteraan pekerja media yang masih jauh dari harapan.
Lucunya, ada tokoh Pers di depan para tamu dan undangan saat memperingati HPN di Kota Padang dengan tema ‘Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan.’, justru memanfaatkan situasi tersebut untuk momentum politik Pilkada dan Pilpres. Jelas ini sangat bertentangan pada sikap profesional dan mematuhi etika sebagai jurnalis, ungkap AJI dan IJTI.
Padahal menurut mereka lagi, masih banyak tema terkait dengan masalah masalah pelaku pers itu sendiri dari pada membahas ajakan kampanye untuk Pilpres 2019, tukas mereka.
Terpisah di sela sela puncak peringatan HPN yang berlangsung di Danau Cimpago, Kota Padang, Kamis (9/02) kemaren, salah satu tokoh pers yang paling terkenal Karni Ilyas yang berhasil diwawancara grub Sumbartime.com, juga sempat memberikan sentilannya, dengan mengatakan puncak peringatan HPN, hanya terkesan seremonial belaka tanpa adanya dialog khusus antara Presiden dengan Wartawan yang membahas seputar dunia pers, ucapnya. (aa)
