Andi Jadi Tersangka Baru, KPK Terus Usut Mega Korupsi Proyek e-KTP

Jakarta, sumbartime.com —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara bertahap terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan kasus mega korupsi proyek e-KTP. Kamis (23/3) kemarin, komisi anti rasuah itu menetapkan satu tersangka lain.

Iklan

Adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

“Andi Narogong ialah pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri yang menggarap proyek e-KTP. Ia diduga berperan aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Maswata, kepada wartawan di Jakarta.

Dalam proses penganggaran, Andi ditenggarai melakukan pertemuan dengan terdakwa dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan proses penganggaran e-KTP.

Pada pertemuan itu Andi menjanjikan dana kepada Banggar, Komisi II DPR, dan Kementerian Dalam Negeri agar memuluskan proses pembahasan. Peran Andi juga aktif dalam proses pengadaan.

“Ia diduga berkoordinasi dengan tim Fatmawati untuk mengatur pemenangan tender. “Juga terkait aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan,” terang Alex.

Adapun Tim Fatmawati merujuk pada tempat bertemu Andi Narogong dan kelompoknya di Graha Mas Fatmawati untuk mengatur tender e-KTP. Alex mengatakan, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait dengan penetapan Andi sebagai tersangka.

Tiga lokasi itu terletak di Cibubur. “Kegiatan penggeledahan masih berlangsung, perkembangan penggeledahan akan disampaikan berikutnya,” katanya.

Berdasarkan bukti yang ditemukan, Andi disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman dan pejabat pengambil keputusan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. (*IR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here