SUMBARTIME.COM-Penolakan terhadap Revisi UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum telah merambah sampai kesetiap daerah yang ada, teriakan dan kecaman terhadap rencana komisi V DPR RI dan Kementrian Perhubungan RI untuk merevisi UU tersebut menggema bagaikan sebuah genderang perang, dan kegelisahan para awak angkutan umum tak dapat terelakan lagi.
Seperti yang terjadi dikota Solok, Sumatera Barat (Sumbar), kecaman dan hujatan yang diiringi dengan rasa kekecewaan atas kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu, menjadi bahan utama dalam pembicaraan sehari hari, dan telah menjadi kosumsi umum, sehingga keinginan untuk bersatu dalam memperjuangkan hak mereka pun muncul seketika, dan dalam rencananya, awak kendaraan umum kota dan kabupaten Solok akan menyatukan barisan dan mendesak pemerintah dan DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada kepemerintah pusat.
Dalam rencananya, para supir angkutan umum itu akan melakulan orasi damai untuk menyampaikan suara mereka atas penolakan terhadap perevisian UU nomor 22 Tahun 2009 tersebut, karena menurut mereka, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat itu tidak berdasarkan kepada azas keadilan dan hanya berpihak kepada satu kelompok saja.
Seperti yang disampaikan oleh Indra (45) salah seorang pengurus dan sekaligus ketua salah satu angkutan umum di kota dan kabupaten Solok, tepatnya pada Minggu 8 April 2018 di terminal angkutan umum kota Solok, kepada media ini dia mengatakan, keputusan yang akan diambil oleh pemerintah pusat itu, jelas akan merugikan para pengusaha angkutan umum yang ada, dan sama saja mereka membunuh para pengusaha itu secara perlahan.
” Seharusnya Kementrian Perhubungan dan komisi V DPR RI, bisa mencarikan solusi yang bijak untuk mengatasi masalah yang ada, dan janganlah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada kerugian orang lain atau kelompok ” ungkap Indra.
Nada serupa juga dilontarkan oleh salah seorang pemerhati angkutan umum kota Solok, Nofrizal Hakim,SH, menurut pengacara itu, perevisian UU 22/2009 yang akan dilakukan itu, sama saja dengan menyelesaikan masalah dengan cara menimbulkan masalah lain, dan dikatakannya hal itu jelas bukanlah sebuah solusi yang bijak.
Seharusya Komisi V DPR RI dan kementrian itu, lebih mengedepankan Kepedulian Keamanan Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltiblancar) berlalu lintas, dan jelas kalau dilihat dari aspek
keselamatan, kendaraan roda dua bukanlah kendaraan yang layak untuk dijadikan sebagai sarana transportasi umum.
” Ini bagaikan sesuatu yang dipaksakan, karena belum satupun negara yang melegalkan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum ” tutur Nofizal Hakim.
Dari pantauan Sumbartime.com dilapangan, semenjak mengapungnya rencana akan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 22 Tahun 2009 itu, berbagai pendapat bermunculan dari kalangan pemikir yang ada, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah upaya dalam mengakomodir kepentingan kelompok orang yang akan meraup keuntungan dari bisnis angkutan umum, dan jelas hal itu akan menyerap kos yang luar biasa. (Gia)
