Sumbartime-Pembangunan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penahan Tanah dikawasan Sungai Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dari Kementerian Keuangan, diduga kuat sarat dengan masalah.
Proyek yang menelan dana sebesar Rp 3.150.365.455 tersebut, dengan masa kerja 67 hari kalender serta PT. Asela Multi sebagai kontraktor, harus mengalami kerusakan berat dengan jebolnya dinding penahan tebing sepanjang kurang lebih 10 meter, akibat dilanda air bah beberapa waktu lalu, sedangkan proyek tersebut baru saja di Provisional Hand Over (PHO).
Menurut Fadal, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat kepada Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, mengenai jobolnya dinding penahan tebing tersebut.
“Saya dan perangkat desa lainnya pernah diundang dalam perencanaan gambar proyek di Kantor DAMKAR, saat itu saya mengusulkan agar posisi penahan tanah dibuat lurus, supaya debit air keluar tetap stabil, namun kenyataannya dibuat melintang hingg debit air tidak dapat dikontrol. Seharusnya tujuan dari proyek ini sejatinya mengurangi dapak buruk, bukan malah menambah penderitaan warga, bahkan lapangan sepakbola dekat SD 01 Pasar Laban ini, hancur akibat terjangan air bah,” jelas Fadal yang juga ketua RT tersebut kepada sumbartime.com
Sementara itu Syaiful Bahri, Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, menjelakan bahwa dirinya baru menjabat Kabid pada Februari 2017 menggantikan Kabid lama Irwan. Jadi menurutnya proyek tersebut bukanlah menjadi tanggung jawabnya.
“Berdasarkan dari data yang saya terima, proyek tersebut sudah diperpanjang dari Januari hingga 31 Maret 2017, namun tanggal 17 Februari 2017 terjadi mutasi, saya ditempatkan disini menggantikan posisi kabid yang lama, jadi untuk proyek tersebut masih menjadi tanggung jawab Kabid yang lama,” jelas Syaiful mengelak saat ditemui sumbartime.com bebera waktu lalu.
Lebih lanjut dijelaskannya untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut dipegang oleh Rudi Rinaldi yang juga saat itu menjabat kepala BPBD Kota Padang.
“PPK proyek dijabat Kepala BPBD lama yang sudah memberikan PHO lengkap dengan SPJ-nya. Saat pencairan dana baru digantikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Edi Hasymi dan saya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,” sambungnya.
Berbanding terbalik dari apa yang dinyatakan Syaiful Bahri, bahwa sebelum meletakan jabatan pihaknya sudah menyerahkan seluruh dokumennya kepada pejabat baru.
“Disini saya tekankan lagi, bahwa sebelum melepaskan jabatan, saya sudah menyerahkan seluruhnya data-data proyek tersebut termasuk dokumennya kepada pejabat yang baru dalam hal ini Syaiful Bahri, jadi tidak ada urusan lagi dengan saya,” ucap Irwan kepada sumbartime.com melalui selulernya. (yendra)
