SUMBARTIME.COM-Hubungan harmonis dua daerah bertetangga, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota mulai memudar dan memanas seiring mencuatnya isu saling tuding caplok mencaplok wilayah administrasi masing masing kedua daerah tersebut dalam beberapa hari terakhir ini.
Berawal dari statmen keras dari fraksi PAN dan Gerindra, dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pada Kamis 1 Juli 2021 lalu, yang menyinggung soal tapal batas antar daerah.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya Marsanova Andesra, meminta agar pihak Eksekutif Pemkab Limapuluh Kota agar bertegas tegas terkait soal tapal batas dengan Kota Payakumbuh. Marsanova menjelaskan jika selama ini batas antar wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kota Payakumbuh cendrung tidak jelas dan samar.
Bahkan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi PAN tersebut terkesan mengatakan jika wilayah administrasi daerahnya telah berkurang karena dicaplok tetangga (Kota Payakumbuh). Mewakili pandangan Fraksinya Marsanova meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar), agar jeli dan selektif menentukan masalah tapal batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota.
Dirinya menjelaskan, adanya indikasi kawasan Kabupaten Limapuluh Kota telah dicaplok oleh Kota Payakumbuh ditandai dengan kembali bergaungnya suara suara masyarakat Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau dengan ditandai kesepakatan bersama antara Walinagari serta Bamus setempat meminta agar Pemerintah Pusat mengembalikan tapal batas awal antara Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kota Payakumbuh sebagaimana pada perjanjian Tembok Padang Gantiang tahun 1969 silam, ungkapnya.
Untuk itu, Juru bicara Fraksi PAN tersebut meminta dengan tegas agar pihak eksekutif di Kabupaten Limapuluh Kota agar bertegas tegas dengan tetangganya terkait soal tapal Batas.
Sementara itu, seperti tak mau kalah Fraksi Gerindra masih dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, melalui juru bicaranya Khairul Apit dengan keras menegur Bupati untuk segera menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang penetapan 10 tapal batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota.
Dirinya menilai, jika Pemko Payakumbuh telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencaplok dan mengambil wilayah administrasi Kabupaten Limapuluh Kota.
Masih menurut Khairul Apit yang juga sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, selama ini saat Pemkab dalam kondisi lengah, tetangganya (Payakumbuh) secara diam diam mencaplok beberap bagian wilayah Kabupaten terutama di kawasan kawasan perbatasan.
Untuk itu, dengan tegas dirinya meminta agar Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo segera melakukan inventarisasi aseta aset daerah terutama yang berada di kawasan Kota Payakumbuh, paparnya tegas.
Terkait kicauan soal tapal batas serta tindakan pencaplokan wilayah yang telah dilakukan oleh Pemko Payakumbuh seperti yang dikatakan dan didengungkan oleh duo Fraksi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, ternyata sampai ke telinga orang nomor satu di Pemerintahan Kota Payakumbuh.
Riza Falepi sebagai Walikota Payakumbuh tentu saja meradang dan panas jika pemerintahannya dituding telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengambil wilayah administrasi Kabupaten Limapuluh Kota.
Dengan serius, Riza menjawab tudingan tersebut dengan mengatakan agar anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota jangan melawak dan melucu di kantor mereka.
“Mending pak Dewannya ikut audisi Stand Up Comedi saja,” sambungnya lagi, Senin (5/7).
Dijelaskan Riza, tidak berlebihan jika statmen anggota DPRD daerah tetangga tersebut dianggap hanyalah merupakan sebuah lawakan serta lucu lucuan saja, ungkapnya. Menurutnya lagi ada yang aneh dengan sikap para anggota dewan tersebut terkait surat Kementerian Dalam Negeri tentang penetapan 10 tapal batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota.
“Ketika pembahasan soal tapal batas di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pihak Pemkab Limapuluh Kota tidak datang,” ujar Riza.
Jika Bupati atau Wakilnya tidak datang, maka menurut pihak Kemendagri tandanya Pemkab Kabupaten Setuju. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyepakati jika ada perwakilan yang tidak datang dalam mebahas tapal batas maka dianggap menyetujui draft rancangan keputusan batas wilayah tersebut yang sebelumnya sudah dibahas, paparnya.
Atas tudingan tersebut, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Payakumbuh itu merasa heran dengan sikap dan tuduhan anggota DPRD Kabupaten yang telah mengkambing hitamkan Payakumbuh atas keputusan Kemendagri.
Riza juga mengingatkan pihak legeslatif di Limapuluh Kota jika tudingan mereka kepada Kota Payakumbuh salah alamat dan salah sasaran.
“Kalo mau marah, ya marah saja ke eksekutif sendiri. Bukankah telah 10 Tahun pembahasan soal tapal batas tersebut. Selama ini mereka (DPRD Limapuluh Kota) kemana saja,” pungkasnya. (rd)
