SUMBARTIME.COM-Sidang tutup buka Paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dengan Bupati serta jajarannya yang berlangsung pada Jumat 8 Mai 2020, di Sarilamak Tanjung Pati, berlangsung panas.
Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Deni Asra diwarnai dengan hujan intrupsi serta pertanyaan kepada Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi sebagai Kepala Daerah, terkait penanganan dan penanggulangan, pandemi Covid 19.
Dalam sidang tersebut, kepada Bupati beberapa anggota DPRD mempertanyakan kinerja Pemkab Limapuluh Kota terkait memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19 serta penanggulangan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat.
Salah satu poin penting yang menjadi pertanyaan dari anggota dewan adalah terkait semangat Pemkab yang berambisi menjadikan daerah mereka bebas dari wabah pandemi corona apakah hanya sekedar lips servis semata atau benar serius dalam penanggulangan Covid 19.
DPRD menyampaikan pandangan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pertama penerapan PSBB tahap 1 dinilai belum optimal. Daerah harus melahirkan kebijakan tertulis sebagai tindak lanjut ketentuan permenkes terkait PSBB ini untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat lima puluh kota. Untuk PSBB tahap 2 DPRD meminta Bupati Ir. Irfendi Arbi selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten mempertegas aturan PSBB, bukan hanya sekedar himbauan semata.
DPRD juga menilai masih banyaknya kekurangan APD petugas di RSUD maupun Puskesmas. DANA 15M untuk anggaran APD segera dibelanjakan jangan menunggu ada warga kita yang positif dulu, tegas Deni Asra.
Marsanova Andesta, politisi dari Partai PAN juga mempertanyakan terkait adanya temuan jika hasil sampel 100 orang bersatatus ODP serta PDP di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai hari ini belum di kirim ke Labor Unand.
Padahal menurut Marsanova Andesta, politisi dari Partai PAN, pengiriman sampel terhadap 100 orang yang berstatus ODP dan PDP amatlah penting sebagai sarana serta tolak ukur untuk mengantisipasai penyebaran pandemi Corona di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.
Marsanova Andesta juga mengingatkan Bupati dan jajarannya agar terbuka terhadap publik terkait penanggulangan bencana tanpa ada yang ditutup tutupi dengan alasan apapun juga.
” Jika pembantu Bupati enggan mengirimkan sampel untuk dilakukan pool tes di Rumah Sakit Unand Padang dengan alasan takut maka ini akan berbahaya bagi keselamatan warga masyarakat Limapuluh Kota,” kritiknya kepada Bupati.
Selanjutnya DPRD juga meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak covid 19 ini. Kami melihat ada potensi keresahan ataupun kehebohan di tengah masyarakat ketika pendataan tidak tranparan agar tidak menjadi bom waktu bagi daerah.
Gugus tugas harus terbuka dalam perkembangan informasi perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Limapluh Kota. Dinas terkait dalam hal ini Kominfo harus melibatkan wartawan media untuk memberitakan kabar terbaru dan terpercaya agar tidak terjadi informasi simpang siur yang bias membuat keresahan di tengah masyarakat, papar para politisi Limapuluh Kota di Gedung DPRD tersebut. (npn)
