SUMBARTIME.COM-Setelah ratusan warga Nagari Persiapan Ulu Aia menggelar aksi unjuk rasa terkait permintaan pemekaran Nagari di Gedung DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (10/2) pagi, bola panas sepertinya mulai bergulir dan menggelinding.
Seperti tak ingin sendirian menjadi tumpahan kemarahan masyarakat Ulu Aia, DPRD Limapuluh Kota mulai memanaskan mesin serta meminta koleganya di eksekutif (Pemkab) untuk tidak berlepas diri dan ikut bertanggung jawab terkait tuntutan warga yang ingin memekarkan diri dari Nagari Harau.
Hal itu terungkap dengan pernyataan Ketua DPRD setempat Deni Asra, dalam sebuah diskusi WAG, Senin (10/2) malam.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, pihaknya berencana akan memanggil OPD terkait persoalan Pemekaran Nagari Persiapan Ulu Aia dan mempertanyakan sampai dimana peran serta keseriusan Pemkab Limapuluh Kota terkait pemekaran Nagari.
“Komisi 1 akan panggil Pada Jumat (14/2) besok OPD terkait tentang sejauh mana keseriusan Pemkab,” ujar Deni Asra.
Lebih jauh dirinya mengatakan sebenarnya persoalan warga Ulu Aia tersebut tidak akan terjadi jika Pemkab Kabupaten Limapuluh Kota bisa menolak dengan tegas soal tuntutan pemekaran dan tidak mengeluarkan SK Bupati tentang Nagari Persiapan Hulu Aia pada Tahun 2017 silam, paparnya.
Sebab Jika mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi pedoman, jelas Jorong Ulu Aia tidak bisa dilakukan pemekaran dikarenakan menurut aturan yang ada, untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga baru bisa melakukan pemekaran, timpalnya lagi.
Dan menurut Deni lagi, DPRD Limapuluh Kota sangat menyayangkan dan menyesalkan tindakan Pemkab yang sembrono mengeluarkan SK Bupati Tentang Nagari Persiapan Ulu Aia pada Tahun 2017.
“Harusnya Pemkab bisa melihat cara cara lain sebelum mengeluarkan SK. Tapi entah kalau tindakan itu hanya semata sebagai angin sorga belaka,” pungkas Deni.
Apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, mendapat dukungan dari Ketua KNPI setempat, Desmar Ayudi S Psi. Menurutnya jika benar tidak ada aturan yang membolehkan pemekaran Nagari Persiapan Ulu Aia menurut Undang Undang harusnya sikap DPRD dan Pemkab harus tegas.
Jika ini dibiarkan berlarut larut, akan menjadi preseden buruk ke depannya dan akan berubah menjadi bom waktu, timpalnya lagi. Desmar berharap agar pihak pihak terkait tidak lagi memberikan harapan palsu kepada warga Ulu Aia jika kawasan mereka belum bisa menjadi sebuah Pemerintahan Nagari yang Defenitif, tutupnya.
Jika merunut uraian serta penjelasan dari para tokoh lapisan masyarakat diatas, jelaslah sudah jika pintu pemekaran untuk Nagari Persiapan Ulu Aia tertutup sudah, kalau hanya mengandalkan kawasan serta jumlah penduduk setempat.
Akan tetapi menurut beberapa sumber lainnya, Pemekaran Nagari Persiapan Ulu Aia, masih bisa terbuka jika daerah itu menggabungkan diri dengan beberapa daerah yang ada diseputaran kawasan tersebut, menurut beberapa sumber.
Namun yang pasti polemik persoalan tuntutan warga Ulua Aia, tentang ingin pemekaran dan bisa menjadi Nagari Defenitif akan menjadi bola panas yang menggelinding serta berpotensi menjadi bom waktu jika DPRD serta Pemkab tidak hati hati dalam menyikapinya. (aa)
