SUMBARTIME.COM-Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bagian Organisasi gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh yang Bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang di Aula Ngalau Indah Lt. III Balai Kota Payakumbuh, Rabu (13/11).
Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai bentuk dukungan teciptanya reformasi birokrasi terhadap pelatanan publik, FKP merupakan implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“FKP ini dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah atau mencari silusi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Payakumbuh,” kata Asisten II Setdako Elzadaswarman.
Asisten II menyebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari hasil survey yag dilakukan setiap tahunnya.
“Hal ini dapat dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai sangat baik yang diberikan oleh Kemenpan-RB Tahun 2019,” ucapnya.
Ditambahkan, “Pemko Payakumbuh juga telah melakukan pembinaan pelayanan publik dengan melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI perwakilan Sumbar,” tambahnya.
Dijelaskan, Tahun 2019 Pemko Payakumbuh menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Padang (UNP) melalui LP2M terkait dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk menuju pelayanan publik berkualitas prima.
“Nantinya hasil dari pelaksanaan survey tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemko Payakumbuh,” ujarnya.
Sementara itu Prof. Yasri selaku Ketua LP2M dari UNP mengatakan selama pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat, Kota Payakumbuh memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,86 persen dengan kriteria tinggi.
“Komponen Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Sosial IKM 88,9 persen dengan kriteria tinggi, Pelayanan Administrasi IKM 84,5 persen dengan kriteria tinggi, Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Jujur IKM 75,6 persen dengan kriteria Menengah tinggi, Kepemimpinan Kepala Daerah IKM 83,1 persen dengan kriteria tinggi, Sarana dan Prasarana IKM 77,2 persen dengan kriteria Menengah tinggi,” pungkasnya.
