Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Lurah Talang membuktikan dengan pelayanan sertifikat tanah PTSL/prona tanpa batas.
Tim Teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh langsung terjun ke kelurahan untuk menerima pendaftaran warga. Sejak dimulai pada hari pertama Senin (4/11) lalu, warga berbohong-bondong datang ke kantor kelurahan.
“Pada tahap awal, masyarakat hanya membawa foto copy KTP-elektronik ke ketua RW, lalu petugas BPN dan ketua RW mengukur tanahnya, kita selaku lurah memfasilitasi penuh,” kata Lurah Talang Riko Eka Putra didampingi Sekretaris Lurah Zikriman.
Dijelaskan oleh Riko, setelah tanah warga diukur, barulah nanti akan diminta dilengkapi surat-suratnya.
“Adapun syarat bagi tanah pusaka tinggi, dilampirkan ranji silsilah kaumnya yang ditandatangani oleh mamak kepala kaum, kepala suku, dan KAN,” kata Lurah Riko.
Ditambahkannya, limit sertifikat tanah ini untuk tanah milik pribadi seluas 2 Ha, dan untuk tanah kaum atau tanah adat, tidak memiliki limit luas alias tidak terbatas.
“Setiap jengkal tanah di Kelurahan Talang kita ingin statusnya jelas sehingga tidak memicu konflik di kemudian hari, manfaat dari Program PTSL ini sangat banyak. Diantaranya, kita ambil contoh seperti terjadi Tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Secara kasat mata, sulit mengetahui batas maupun pemilik tanah pasca musibah itu, sekian ribu sertifikat tanah warga hilang ditelan bencana,” terangnya.
Namun, kata Riko, sekarang untuk batas tanah dan dalam sertifikat itu sudah menggunakan sistem koordinat, sehingga batasnya jelas dan data ada di server dan tidak bisa dimain-main.
“Ketika dipasang pancang tanahnya, itu jelas dan pas, secara online di media elektronik kita dapat mengakses dengan cepat dan akurat bagaimana status dari tanah tersebut, kita berharap semoga kesempatan baik yang diberikan BPN Kota Payakumbuh yaitu 1000 sertifikat dapat kita sambut dan manfaatkan dengan baik,” pungkas Riko.
