SUMBARTIME.COM- Gonjang ganjing terkait adanya temuan dugaan korupsi berjamaah oleh anggota DPRD Payakumbuh mulai memasuki babak baru.
Melalui Ketua tim pemeriksaan Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Hadi Saputra, kepada awak media, Kamis (29/8) siang mengungkapkan jika pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan awal. Dijelaskan olehnya jika dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) serta beberapa pihak terkait lainnya.
Pemanggilan BKD serta beberapa pihak lainnya tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah benar jika anggota DPRD Payakumbuh telah benar benar mengembalikan kelebihan dana yang pernah terpakai, sesuai atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), timpalnya lagi.
” Jadi kita tunggu dulu beberapa waktu. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada pelantikan anggota DPRD Payakumbuh yang baru. Setelah itu baru kita tentukan langkah selanjutnya,” ungkap Hadi Saputra.
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu merebak kepermukaan tentang adanya dugaan korupsi berjamah yang dilakukan oleh anggota DPRD Payakumbuh terkait tiket serta biaya perjalanan dinas mereka ke luar daerah.
Isu serta gosip yang telah menjadi rumor di tengah masyarakat itu berawal dari temuan BPK yang menemukan adanya kejanggalan anggaran biaya perjalanan dinas DPRD Payakumbuh.
Isu ini memanas dan menjadi bola liar ketika sebuah LSM yang menamakan Forum Masyarakat Anti Korupsi Kota Payakumbuh membuatkan laporan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh melalaui via pos.
Dalam laporan tersebut terungkap tentang adanya dugaan praktek kotor yang dilakukan oleh anggota DPRD Payakumbuh seperti memanipulatif harga sewa kamar hotel, serta korupsi waktu perjalanan dinas keluar daerah. Bola panas tersebut semakin liar ketika adanya informasi yang menyebutkan jika tidak hanya menyoal dugaan temuan manipulatif harga sewa kamar hotel, namun juga tentang perjalanan darat keluar Kota/Daerah anggota Legeslatif Payakumbuh tersebut.
Dari sumber yang bisa terpecaya menyebutkan jika kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD itu, diduga ada sebagian oknum anggota yang tidak ikut pergi namun tetap bisa menikmati uang perjalanan dinasnya tersebut. Bahkan kebanyakan yang berangkat adalah para staf ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Payakumbuh. Anehnya ucap sumber tadi, Surat Perintah Jalan ( SPJ) anggota Dewan tersebut tetap keluar dan bisa menikmati fulusnya.
Ketika hal ini di konfirmasi langsung kepada Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB Parmato Alam, Kamis (29/8) sore, dirinya membantah adanya soal dugaan prakter kotor tersebut.
YB Parmato Alam menjelaskan jika dugaan korupsi berjamaah tersebut tidaklah benar, terangnya.
” Soal dugaan adanya manipulatif harga sewa kamar hotel tempat anggota dewan menginap sudah memiliki harga Bill (Harga Tetap). Kami tidak bisa memalsukan atau melakukan permainan,” ungkapnya.
Parmato Alam menerangkan jika urusan penginapan serta akomodasi anggota dewan semuanya sudah di urus oleh bagian Sekretariat DPRD, dan pihak DPRD hanya tinggal pakai saja.
Selain itu dirinya juga menerangkan bahwa terkait atas temuan BPK beberapa waktu yang lalu terkait soal kelebihan uang biaya perjalanan dinas yang terpakai, pihaknya sudah melkukan pengembalian sebelum batas waktu yang diberikan oleh BPK.
Dirinya juga membantah praktek SPJ palsu perjalanan dinas via jalan darat anggota DPRD keluar Kota/ Daerah. Soal itu bisa kita cek ke Dinas terkait di daerah yang kami kunjungi, ucapnya. Untuk itu Ketua DPRD tersebut berharap agar semua pihak jangan memancing di air keruh demi menjaga suasana kondusif, pungkasnya. (aa)
