SUMBARTIME.COM-Warga Kabupaten Limapuluh Kota tetiba tersentak dan kaget ketika sebuah portal berisikan konten pemberitaan yang beredar di sosial media menanyangkan sebuah tulisan terkait keabsahan Safaruddin Dt Bandaro Rajo sebagi Bupati daerah setempat.
Bagi Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, terkait isi konten portal tentang menyoal isu ijazah diduga palsu yang dimiliki oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, tidaklah menjadi persoalan serius dan menganggap itu bukanlah ranah domain mereka.
Hal itu dikatakan dan diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Limapuluh Kota, Khairul Apit, Sabtu (17/7) pagi. Lebih jauh Khairul Apit yang juga merupakan salah satu anggota DPRD Limapuluh Kota itu mengatakan terkait isu adanya dugaan ijazah palsu yang dihembuskan sejak Safaruddin Dt Bandaro Rajo terpilih sebagai Bupati Limapuluh Kota priode 2020-2024, yang digoreng oleh segelintir oknum, masyarakat tidak ambil pusing, ujarnya.
Menurutnya, persoalan dugaan ijzah palsu yang dialamatkan ke Bupati, biarlah aparat hukum yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait benar atau tidaknya tuduhan tersebut, papar Khairul Apit.
BacaJuga
Namun yang jadi persoalan bagi masyarakat Limapuluh Kota saat ini adalah adanya dugaan pelecehan terhadap Bupati Limapuluh Kota terkait portal pemberitaan yang menyerang Safaruddin Dt Bandaro Rajo tersebut, ungkapnya.
Khairul Apit menjelaskan, dalam tulisan terkait dugaan ijazah palsu dalam portal yang tersebar di sosial media tersebut terpampang sebuah foto Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo yang bagian wajah depannya separo di blur.
Menurutnya adanya pembluran wajah seorang Kepala Daerah itu terkait konten pemberitaan dugaan ijazah palsu oleh sebuah portal, telah dapat diartikan sebagai seorang tersangka kriminal. Atas asumsi tersebut ini jelas telah menyinggung dan menghina 350 ribu lebih penduduk Limapuluh Kota, paparnya.
“Foto wajah Bupati Limapuluh Kota diblur seakan yang bersangkutan telah menjadi tersangka kriminal. Dan ini melecehkan marwah masyarakat Limapuluh Kota,” ujar Khairul Apit.
Terkait pembluran wajah Bupati Limapuluh Kota di dalam sebuah portal tersebut, dirinya menilai itu tidak pantas dan dianggap tidak beretika yang dilakukan oleh seorang jurnalis profesional atau perusahaan pers sekalipun, tuturnya.
“Jelas ini sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan jika seseorang yang belum ada kejelasan persoalan hukumnya dan masih bermain di tataran opini serta isu, namun telah dilecehkan dengan pembluran wajahnya”, tandas Khairul Apit lagi.
Pelecehan terhadap Bupati Limapuluh Kota dengan cara pembluran wajahnya serta seolah olah Kepala Daerah dikategorikan sebagai pelaku kriminal yang tengah diproses oleh polisi, telah melukai dan menyinggung kehormatan warga Limapuluh Kota, sambungnya.
Banyak warga geram melihat foto kepala daerah mereka di blur oleh portal pemberitaan dan sengaja disebar dan dibagikan di sosial media. Padahal dalam Undang Undang IT Pasal 27 ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan,” Setiap orang tanpa hak menyebarkan/ membagikan atau mentranmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dijerat”, papar Khairul Apit.
Untuk itu dirinya bersama beberapa tokoh lintas profesi asal Kabupaten Limapuluh Kota, dalam waktu dekat akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan akan membuat laporan ke polisi, tutup Khairul Apit tegas. (tim)
