Bukittinggi — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Barat), nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Payakumbuh pada semester I tahun 2025 tercatat mencapai 96,3 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,39 persen.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Asistensi Penyusunan Roadmap ETPD 2025, yang digelar oleh BI Sumbar bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Balcone, Bukittinggi, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sumbar, Majid, tenaga ahli Kemendagri, serta kepala daerah, BKD, dan Bapenda dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan bahwa capaian IETPD tersebut menjadi bukti konkret kemajuan Payakumbuh dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan.
“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang keuangan daerah berjalan di jalur yang tepat. Melalui transaksi elektronik, kita ingin menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” kata Wako Zulmaeta.
Menurutnya, Pemko Payakumbuh akan terus memperluas penerapan transaksi non-tunai di seluruh sektor pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pembayaran digital.
“Kita akan perkuat pelaporan keuangan berbasis digital, dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memanfaatkan kanal pembayaran seperti QRIS dan Virtual Account,” ucapnya.
Pemerintah Kota Payakumbuh sendiri telah melaksanakan sejumlah langkah konkret untuk mendukung digitalisasi keuangan daerah, di antaranya:
Integrasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital, penerapan transaksi non-tunai di OPD dan unit layanan publik, serta Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dengan capaian IETPD yang terus meningkat, Zulmaeta menegaskan kesiapan Kota Payakumbuh menjadi daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan.
“Kita ingin Payakumbuh menjadi kota yang modern dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Dalam forum tersebut, Wagub Sumbar Vasko menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian menantang akibat berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Karena itu, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi. Salah satu inovasi yang didorong adalah penerapan Smart Tax pada objek pajak restoran dan hotel.
Dengan sistem ini, setiap transaksi wajib pajak dapat terekam secara digital sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan pelaporan secara real-time.
“Harapan kita, semua daerah di Sumbar khususnya bisa menerapkan Smart Tax ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BI Sumbar Majid menyebutkan bahwa capaian IETPD Kota Payakumbuh menjadi indikator kuat atas keberhasilan daerah dalam mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah.
“IETPD Payakumbuh yang sudah mencapai 96,3 persen menunjukkan kesiapan daerah menghadapi era digitalisasi keuangan. Ke depan, daerah perlu menyusun roadmap dan rencana aksi ETPD 2026–2030 agar langkah digitalisasi berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*dby)
