Payakumbuh — Dalam upaya membangun birokrasi yang inklusif, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Aula Ngalau Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Kamis (7/8/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten II Wal Asri, seluruh Kepala OPD, Direktur RSUD, Direktur PDAM, Lurah dan Camat se- Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Elzadaswarman menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.“Penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia ini sangat penting, karena persoalan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan HAM sebagai bagian dari konstitusi, baik dalam UUD 1945 maupun nilai-nilai Pancasila.
“Hak-hak fundamental warga negara seperti kesetaraan di mata hukum, hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berpendapat dan beragama, serta akses pelayanan yang adil dan setara, menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan,” terangnya.Menurutnya Sebagai abdi negara tidak hanya bertugas menyelesaikan pekerjaan, tetapi menghadirkan pelayanan yang berpihak pada rakyat,tidak diskriminatif, menghargai martabat setiap individu, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
“HAM bukan sekadar hak untuk hidup dan bersuara, Tetapi juga hak untuk dilayani dengan baik, hak atas informasi yang jujur, dan hak untuk tidak dipersulit dalam pelayanan,” tegasnya.Ia juga mendorong seluruh ASN untuk membangun budaya kerja berbasis HAM dengan mengedepankan empati, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Kota Payakumbuh sendiri telah menunjukkan komitmen nyata dalam penghormatan dan pemajuan HAM. Terbukti, kota ini kembali meraih penghargaan Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 tahun 2024. Penghargaan ini merupakan yang ketujuh kalinya diraih secara berturut-turut sejak 2017.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Dewi Nofyenti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai wujud sinergi antara Kemenkumham dengan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang menjunjung nilai-nilai HAM.“Transformasi ASN menuju birokrasi modern yang menjunjung HAM bukan sekadar slogan.
Ini adalah komitmen moral dan institusional,” tegasnya.Menurutnya ASN adalah wajah negara yang pertama kali dilihat oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan dan pelayanan ASN menjadi cerminan langsung komitmen negara terhadap penghormatan martabat manusia.““ASN yang memahami prinsip HAM akan menghindari diskriminasi dalam pelayanan, memperhatikan kelompok rentan, bertindak transparan dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan berintegritas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di daerah sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menghormati dan menegakkan HAM. Menutup sambutannya, Dewi Nofyenti mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan pembelajaran bersama.“Mari jadikan ASN sebagai agen perubahan yang profesional, humanis, dan berlandaskan HAM. Karena pelayanan publik yang berkeadilan adalah kunci dari kepercayaan masyarakat kepada negara,” tutupnya. (*dby)
