Sumbartime.com, Padang,- 7 Juli 2023 – sejumlah Warga Padang menggelar aksi unjuk rasa yang menggemparkan di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (6/7/2023).
Massa yang terdiri dari orang tua murid menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemberlakuan jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA di daerah tersebut.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, puluhan orang tua murid dengan semangat berorasi dan membentangkan berbagai alat peraga penolakan.
Mereka mengecam keras kebijakan jalur zonasi yang dianggap menghambat anak-anak mereka untuk bisa masuk ke sekolah negeri yang diinginkan.
Forum Anak Nagari Nanggalo Kota Padang, yang menjadi perwakilan dari massa aksi, mengeluhkan sulitnya anak-anak yang telah lulus SMP setingkat di Nanggalo untuk diterima di SMA negeri.
Pada PPDB kali ini, penerimaan peserta didik baru pada SMA negeri didasarkan pada jarak rumah atau jalur zonasi.
Namun, karena hanya ada satu SMA negeri di wilayah tersebut, yaitu SMA 12 Padang, anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut menghadapi kesulitan untuk masuk ke SMA negeri lain.
Jarak tempat tinggal mereka ke sekolah menjadi faktor penentu yang merugikan mereka dalam persaingan dengan peserta lain.
Dikutip dari Tribune news Ketua Forum Anak Nagari Nanggalo, Yuldi Efendi, menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat terkait PPDB jalur zonasi ini.
Mereka meminta agar jalur zonasi dievaluasi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi anak-anak mereka.
Proses audiensi antara Forum Anak Nagari Nanggalo dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat terkait PPDB 2023 dilakukan pada Kamis (6/7/2023).
Dalam audiensi tersebut, Forum Anak Nagari Nanggalo menyoroti kesulitan anak-anak masuk ke SMA negeri. Tuntutan mereka adalah agar anak-anak mereka dapat masuk ke sekolah negeri yang diinginkan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Suryanto, menanggapi aspirasi masyarakat dengan serius. Ia berjanji akan mendiskusikan keluhan tersebut dengan kepala dinas dan berusaha mencari solusi terbaik.
Selain SMA negeri, Suryanto juga mencatat bahwa sejumlah SMK negeri di Padang masih memiliki banyak kursi kosong. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk penyesuaian dalam penerimaan siswa baru.
