BUKITTINGGI – Jalan Sudirman, jalan protokol di Kota Bukittinggi, resmi beralih pengelolaan ke pemerintah kota setelah sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Auditorium Kementerian.
Dalam Sambutannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan dan PUPR melakukan serah terima hibah BMN kepada pemerintah daerah, yayasan, dan perguruan tinggi.
Ia mengungkapkan, “Kali ini kami menyerahkan hibah BMN senilai Rp19,26 triliun, terdiri dari Rp13,36 triliun untuk barang yang telah dibangun dengan APBN dan Rp5,89 triliun yang dialihstatuskan ke kementerian dan lembaga. Kami berharap hibah ini dapat memberikan manfaat besar,”.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR, Rahmat AE, menyampaikan penghargaan kepada Kementerian PUPR atas hibah BMN berupa jalan nasional di Jalan Sudirman, yang diperoleh pada tahun 2009.
Nilai perolehan hibah ini mencapai Rp93.933.167 .628,-, dengan rincian Rp10.324.667.628,- untuk eksisting dan Rp83.608.500.000,- untuk
“Proses serah terima aset ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini bukan sekedar pengalihan kewenangan, namun upaya bersama dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan,” ungkap Hani.
Lebih lanjut, Hani menjelaskan bahwa hibah BMN ini mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kota Bukittinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.
“Ini juga akan mendukung perkembangan Kota Bukittinggi sebagai perdagangan dan destinasi wisata di Sumatera Barat,” tambahnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset.
Ia menampilkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hibah. “Hibah BMN kali ini juga diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sri.
Sri Mulyani menegaskan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan akan terus bersinergi untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan bersih. “Ini adalah fondasi penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” terangnya. (Aa)
