SUMBARTIME.COM, PADANG – Kasus penahan ijazah kembali terulang di Kota Padang, tepatnya di SMAN 10 Padang. Kasus yang sama dan cerita yang sama, terkait uang komite sekolah, yang berimbas dengan penahanan ijazah siswa.
Ditengah covid-19 yang kembali menjadi jadi, ditambah efek ekonomi yang menurun drastis, sangat disayangkan hal ini terjadi kembali.
Hendra Halim, Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Barat merespon hal ini dengan bijak. “ sangat disayangkan hal ini terjadi lagi, dan selalu ada kasus yang sama setiap tahun, padahal semua sudah ada aturan yang jelas antara ijazah dan iuran komite sekolah.
ini menjadi catatan bahwa pasti ada yang salah dalam penyelengaraan pendidikan di Sumatera Barat, kalau tidak, pasti tidak akan terjadi lagi” ujar Hendra.
Selain itu, Hendra Halim menegaskan bahwa pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk terselengaranya pendidikan dengan baik.
“ sudah jelas bahwa amanat Undang-Undang 45 menegaskan bahwa tujuan berdirinya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, jangan dipersulit, jangan di bikin rumit, harus di permudah.
Karena ini tanggung jawab, ini adalah beban yang diberikan, terutama bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jangan seolah-olah pendidikan dijadikan barang dagangan, barang negosiasi, karena harus bayar ini, bayar itu, Pemprov harus tanggap, masyarakat sedang susah “ terang Hendra.
Hendra Halim, selaku jajaran pengurus DPW PAN Sumatera Barat sudah berkoordinasi dengan Fraksi PAN di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bahwa persoalan iuran komite sekolah hingga penahanan ijazah ini harus direspon.
Ia menegaskan, bahwa posisi PAN jelas akan mempertanyakan hal ini kepada Pemprov Sumbar. “ Kita ada H.Indra Dt. Lelo selaku Ketua DPW PAN Sumatera Barat, sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumbar, dan juga ada Fraksi PAN, kita sudah sampaikan bahwa ini harus direspon, kita harus punya empati terhadap masyarakat, tidak hanya persoalan si kaya atau si miskin, semuanya saat ini sama-sama susah.
Bukankah Komite Sekolah itu ditunjuk dari orang-orang yang peduli dengan pendidikan? Lalu bagaimana jika orang-orang yang peduli pendidikan tersebut, malah tidak peduli dengan nasib pendidikan dari siswa-siswa itu sendiri, ini sungguh kontra produktif”, tegas Hendra Halim.(*)
