Diduga Berkampanye di Gedung Milik Pemerintah, Anggota DPRD Limapuluh Kota Pendukung Paslon No 1 Langgar Aturan

sejumlah anggota dewan berteriak mendukung dan memenangkan paslon no urut 1

SUMBARTIME.COM-Pada Selasa (29/9) malam, publik Luak Limapuluah dikagetkan dengan beredarnya video sejumlah anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang meneriakan dan diduga sedang mengkampanyekan Paslon M Rahmad dan Asyirwan Yunus di dalam gedung Dewan setempat.

Video yang berdurasi 34 detik tersebut dan sempat dibagikan ke sosial media, terlihat sejumlah anggota DPRD Limpuluh Kota, masing masing dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura, secara serentak dan kompak satu suara berteriak ingin memenangkan paslon nomor urut 1 MR AY pada Pilkada Limapuluh Kota mendatang.

Iklan

Sebenarnya adalah hal yang biasa bagi tim sukses bersemangat meneriakan yel yel dugaan kampanye ingin memenangkan setiap jagoan mereka masing masing.

Namun peristiwa yel yel dugaan kampanye yang diterikan sejumlah anggota DPRD Limapuluh Kota untuk Paslon nomor urut 1 seperti yang menempel di video yang sempat dibagikan untuk konsumsi publik tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa.

Pasalnya, para anggota DPRD pendukung Paslon nomor urut 1 tersebut diduga sedang berkampanye di lokasi milik fasilitas pemerintah, yakni Kantor DPRD Limapuluh Kota, kawasan Sarilamak.

Hal itu amat disayangkan oleh berbagai pihak. Publik menilai jika tim sukses paslon nomor 1 itu diduga telah melakukan pelanggaran aturan kampanye.

Jika merunut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017,, sangat dilarang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas dan areal perkantoran. Atas itulah publik mendesak agar Bawaslu mengusut secara tuntas adanya dugaan pelanggaran aturan pilkada yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD tersebut.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra saat dihubungi oleh awak media, pada Selasa 29 September 2020 malam, menuuturkan jika pihaknya akan mempelajari dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD yang mendukung Paslon nomor urut 1 tersebut.

Menurutnya untuk menjamin kepastian hukum, Bawaslu akan melakukan penelusuran.

“Kita masih ada waktu 7 hari ke depan dalam melakukan mekanisme,” ujar Yori Asra.

Terkait bersalah atau tidaknya sejumlah anggota DPRD pendukung paslon nomor urut 1 seperti video yang beredar di publik tersebut, menurutnya lagi akan disimpulkan serta diputuskan setelah melakukan mekanisme penelusuran, pungksanya mengatakan. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here