Beredar Permasalahan 12 UU Cipta Kerja Hoax, Said Iqbal Membantahnya, Begini Keterangannya

Said Iqbal

SUMBARTIME.COM-Terkait beredarnya 12 permasalahan Omnibus Law Versi KSPI Disebut Hoax, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, membantah dan memberikan penjelasan serta argumentasi logis

Di masyarakat beredar dan dihembuskan bahwa 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipa Kerja adalah hoax. Untuk itu dirinya memberikan penjelasan.

Iklan

Said Iqbal menerangkan bahwa ke-12 hal itu bisa saja terjadi manakala Omnibus Law diberlakukan. Untuk Presiden KSPI itu mengajak untuk mengupasnya agar fakta yang sebenarnya bisa jelas, tuturnya melalui keterangan tertulisnya 7 Oktober 2020.

  1. Benarkah uang pesangon akan dikurangi? Faktanya: Uang pesangon dikurangi

Pemerintah dan DPR mengakui, yang sebelumnya uang pesangon maksimal diberikan 32 kali gaji sekarang dikurangi menjadi 25 kali gaji. Yang dibayarkan oleh pengusaha sebesar 19 kali gaji sedangkan 6 kali sisanya melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dikelola BPJS.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus? Faktanya: Upah Minimum Sektoral (UMP), (UMSP dan UMSK) dihapus. Sedangkan UMK ada persyaratan.

Sementara, jika UMSK dan UMP dihapus akan menjadi tidak adil, sebab sektor otomotif dan pertambangan disamakan nilainya dengan perusahaan baju atau pun kerupuk.

Sedangkan dengan UMK bersyarat yang diatur kemudian oleh pemerintah. Adapun keinginan buruh, yaitu UMK ditetapkan sesuai UU 13 Tahun 2013 tanpa syarat, dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL).

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?

Faktanya: Aturan dalam omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003) memungkinkan adanya pembayaran satuan waktu yang bisa menjadi dasar upah pembayaran per jam.

4. Benarkah hak cuti hilang dan tak ada kompensasi? Faktanya: Cuti panjang dihilangkan (berpotensi tidak lagi diberikan).

Berdasarkan UU 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat (2) huruf d diatur secara tegas, bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama dua bulan kepada buruh yang sudah bekerja selama enam tahun. Sedangkan dalam omnibus law, cuti panjang tidak lagi menjadi kewajiban pengusaha.

5. Benarkah Outsourcing di semua jenis industri dan dengan kontrak seumur hidup? Faktanya: Outsourcing bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali.

Dimana dalam Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 harus memenuhi berbagai syarat, yaitu Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Sedangkan omnibus law menghapus pasal 65 UU 13 Tahun 2003 yang memberikan batasan pada Outsourcing. Sehingga Outsourcing bisa bebas di semua jenis pekerjaan.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya: Karyawan kontrak tidak ada lagi batasan waktu.

Sebagaimana dalam perubahan Pasal 59 UU 13 Tahun 2003 di omnibus law, tidak lagi diatur mengenai berapa lama kontrak (PKWT) harus dilakukan. Sehingga bisa saja terjadi PKWT seumur hidup.

7. Apakah perusahaan bisa mem PHK kapanpun secara sepihak?Faktanya: Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak, dalam omnibus law tidak lagi dikategorikan batal demi hukum dan upah selama proses perselisihan PHK tidak dibayar.

Hal ini karena omnibus law menghapus Pasal 155 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Omnibus law juga mempermudah PHK, hal ini terlihat dalam Pasal 154A, khususnya Ayat 1 huruf (b) dan (i):

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
(b) perusahaan melakukan efisiensi;
(i) pekerja/buruh mangkir.

8. Benarkah Jaminan Sosial dan Kesejahteraan lainnya hilang?

Faktanya: Karena outsourcing dan karyawan kontrak bebas, maka sulitnya bagi mereka bekerja hingga masa pensiun. Sehingga tidak mendapatkan jaminan pensiun, juga karena rentan diputus kontrak, maka tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan.

9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?

Faktanya: Omnibus law mengatur hubungan yang fleksibel dengan mudah merekrut dan memecat. Sehingga mungkin saja akan banyak buruh yang berstatus pekerja harian.

10. Benarkah Tenaga Kerja Asing bebas masuk?

Faktanya: Omnibus law menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin.

Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) UU 13 Tahun 2003 disebutkan, yaitu “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Sedangkan dalam omnibus law diubah dengan hanya memiliki pengesahan RPTKA. Tidak lagi memiliki izin seperti dalam aturan sebelumnya.

11. Benarkah buruh dilarang protes?

Faktanya: Sebagai dampak dari meluasnya buruh outsourcing dan kontrak. Jika saja karyawan kontrak tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan pengusaha atau banyak protes, pastinya tidak akan diperpanjang kontraknya.

12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tak ada penambahan cuti?

Faktanya: Sebagai dampak dari penerapan jam kerja yang fleksibel dan upah per jam. Sehingga, hari libur pun, buruh bisa saja diwajibkan bahkan terpaksa bekerja. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here