Anggota DPRD ” Geram” Dan Menantang Walikota Solok Untuk Turun ??

Sumbartime.com-Dua orang anggota DPRD kota Solok Yosri Martin dari Fraksi Golkar Indonesia Raya dan Anggry Nursya dari Fraksi PAN “Geram” selepas mendengarkan jawaban walikota Solok atas pandangan umum yang sebelumnya mereka sampaikan dalam sidang paripurna lembaga tersebut, dan menantang walikota Solok  beserta OPD nya untuk turun kelapangan dan ketengah tengah kehidupan masyarakat untuk membuktikan fakta yang sebenarnya.

Adapun hal itu dipicu karena dua anggota Legislatif itu menilai jawaban walikota Solok tersebut terkesan asal jadi dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Iklan

Peristiwa itu berawal pada Rabu 4 April 2018 di ruang sidang DPRD Kota Solok, setelah walikota Solok yang diwakili oleh wakilnya Reneir, ST.MM  membacakan jawaban walikota Solok atas pandangan umum terhadap nota LKPJ walikota Solok tahun 2017 yang sebelumnya disampaikan oleh lembaga itu melalui juru bicara fraksinya masing masing.

Dari 20 orang anggota dewan yang terhormat itu, dua diantaranya tidak menerima jawaban walikota Solok yang asal jadi tersebut dan menantang untuk turun kelapangan membuktikan fakta yang sebenarnnya.

Adapun jawaban yang mereka nilai asal jadi itu adalah masalah keinginan masyarakat untuk menutup KF dan tempat hiburan malam yang beroperasi tidak sesuai dengan Perda yang dilahirkan oleh Pemko setempat, dan selain itu maslah OPD yang membebankan masyarakat dengan biaya untuk kepentingan tugas dan kerja OPD itu sendiri.

Walikota Solok menjawab bahwa KF dan tempat hiburan malam itu telah ditertibkan sesuai Perda yang ada dan bahkan telah disegel, namun dari hasil reses dan survey lapangan yang dilakukan oleh anggota dewan itu menemukan fakta yang terjadi tidak sesuai dengan jawaban tersebut dan bahkan segel telah dibuka kembali, namun tidak ditindak lanjuti oleh OPD terkait.

Terkait dengan masalah dibebankannya masyarakat dengan biaya untuk kepentingan kerja OPD yang ada, anggota DPRD itu mempertanyakan apakah Pemko Solok kekurangan anggaran untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga harus membebani masyarakat untuk membeli Pot bunga, Plibet, serta tanah humus untuk keindahan kelurahan tersebut.

Kepada media ini, selepas sidang paripurna dengan agenda jawaban walikota Solok atas pandangan umum Fraksi terhadap nota LKPJ walikota Solok tahun 2017, Yosri Martin mengatakan, bahwa hampir semua OPD yang ada dilingkungan Pemko Solok mendapatkan “Rapor Merah”, atau mungkin juga itu disebabkan  karena dalam menempatkan kepala OPD itu walikota Solok masih memakai sistim balas jasa, sehingga Kompetensi mereka tidak teruji dan terukur, papar Politisi Partai Gerindra tersebut. (Gia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here