SUMBARTIME.COM-Rencana Walikota Solok mengasuransikan seluruh penyiar agama islam non pegawai negeri sipil (PNS), mendapat dukungan serius dari anggota DPRD setempat, dan disarankannya agar pemerintah kota Solok sesegera mungkin mencarikan dasar hukum atas rencananya tersebut, serta mengiventarisir jumlah Da’i, Ulama, dan Mubaligh Zakat yang non PNS.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Hendra Saputra anggota DPRD kota Solok dari Partai Bulan Bintang (PBB), Kamis 19 April 2018, di ruang kerjanya, kepada Sumbartime.com ia mengatakan bahwa apa yang telah direncanakan oleh walikota Solok itu merupakan sebuah solusi yang bijak dalam mewujudkan pemerataan dan kesamaan derajat seluruh masyarakatnya.
Dan selain itu ia mengatakan bahwa pemberian itu sudah sewajarnya untuk mereka terima, karena selain menjadi pejuang agama, para penyiar agama Islam itu juga berkontribusi dalam mencerdaskan para generasi penerus agar menjadi generasi yang handal dan siap untuk mengabdi ditengah tengah kehidupan masyarakat.
Politisi muda itupun mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh penyiar agama Islam itu, hanya berdasarkan panggilan dari hati nurani mereka, dan tampa mengharapkan imbalan apapun, dan sudah sepantasnya pemerintah daerah setempat memberikan perhatian kepada mereka.
” Partai Bulan Bintang merupakan salah satu partai Islam yang ada di NKRI, dan meningkatkan martabat para penyiar agama Islam merupakan salah satu program perioritas yang akan dilakulannya” tutur Hendra Saputra.
Sebagai salah satu dari dua partai pendukung pasangan walikota dan wakil walikota terpilih itu, PBB sudah pasti akan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, dan kebijakan yang bersentuhan lansung dengan masyarakat, seperti pemberian asuransi kepada para penyiar agama Islam dan Mubaligh Zakat tersebut.
Ketua DPC PBB kota Solok itu mengatakan, menyiarkan agama merupakan bagian dari ibadah yang, dan sudah pasti dilakukan sesuai dengan agamanya masing masing, dan itupun dijamin oleh konstitusi RI yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.
Dalam ayat itu menyatakan, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Pernyataan serupa juga diperkuat oleh Konstitusi RI yang dituangkan dalam pasal 281 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, berdasarkan dari pada itu setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.
Lebih jauh politisi PBB yang telah dua periode menduduki salah satu kursi empuk di lembaga legislatif kota Solok itu mengatakan, walaupun kebebasan dalam memeluk agama atau keyakinan, atau kebebasan dalam menyiarkan agamanya masing masing telah dijamin oleh konstitusi RI, namun para penyiar agama juga tidak boleh melanggar etika penyiaran agama yang juga telah diatur dalam konstitusi RI, hal itu bertujuan agar ketertiban dan kedamaian terus terjaga. (Gia)
