Sumbartime.com,-Kasus dugaan tindak pidana pengusiran dan penghalangan kerja jurnalistik yang terjadi di kantor Gubernuran Sumbar terus bergulir. Diketahui, peristiwa itu terjadi saat momen pelantikan Wakil Walikota Padang pada 9 Mei 2023 lalu.
Saat ini, Ditreskrimsus Polda Sumbar yang menangani kasus ini telah memeriksa sejumlah saksi dari terlapor maupun pelapor.
“Direktur LBH Pers Padang Aulia Rizal mengatakan, bahwa berdasarkan informasi pihak penyidik telah memeriksa lima orang saksi pihak terlapor (Pemprov Sumbar) dan 4 saksi terlapor (wartawan),” ungkapnya.
Dalam hal ini, LBH Pers Padang apresiasi kerja Polda Sumbar dengan telah siterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/82RES.5/2023/Ditreskrimsus.
“Terhadap perkembangan ini, kami mengapresiasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, karena sejauh ini telah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud,” tuturnya.
“Kami berharap Polda Sumbar dapat mengusut tuntas dan menjalankan kewenangan penegakan hukum secara profesional, akuntabel dan objektif sehingga proses pelaporan kasus ini dapat segera dilanjutkan ke tahap penyidikan,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui, ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) demontrasi ke kantor Pemprov Sumbar, Rabu (10/5/2023).
Demo tersebut buntut pengusiran wartawan dalam pelantikan Walikota Padang beberapa waktu lalu.
Demontrasi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan titik kumpul di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar.
Dengan dikawal oleh pihak kepolisian, para wartawan melanjutkan perjalanan menuju Pemrov Sumbar menggunakan sepeda motor sambil berorasi.
“Sesampai didepan gedung Pemprov Sumbar, para demonstran melanjutkan aksinya dengan teriakan sambil mengibarkan sejumlah spanduk,” demikian salah satu narasumber.
“Tak hanya itu, para demonstran juga melakukan tabur bunga. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada Pemprov Sumbar yang tidak menganggap keberadaan Pers,” tambahnya.
