PADANG, Sumbartime.com — Pembangunan proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat, seperti flyover di Sitinjau Lauik, kini menghadapi tantangan baru akibat dinamika pergantian pejabat di kementerian terkait. Pakar hukum Wendra Yunaldi memperingatkan bahwa ketidakpastian posisi pengambil keputusan di pusat dapat menghambat kelancaran eksekusi proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat daerah.
Proyek besar seperti normalisasi sungai dan pembangunan flyover di Sitinjau Lauik memerlukan pengawalan ketat agar tidak terhenti. Wendra Yunaldi dalam Podcast Kusieh Bendi menyatakan bahwa pergantian pejabat setingkat Dirjen di Kementerian PU bisa menjadi titik kritis. Meskipun menteri adalah pemegang keputusan utama, perubahan pada level teknis dapat memengaruhi kecepatan lobi dan negosiasi anggaran bagi daerah.
Pentingnya Lobi Anggaran Pusat
Wendra memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI seperti Andre Rosiade yang aktif melakukan gebrak di pusat untuk mempercepat proyek strategis di Sumatera Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa perencanaan proyek tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif sesaat. Benang merah antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten harus terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan di kementerian.
Ketakutan akan pejabat pengganti yang cenderung tiarap atau takut mengambil keputusan besar menjadi ancaman nyata. Wendra menekankan bahwa dalam dunia proyek, tidak ada makan siang yang gratis. Setiap pergeseran anggaran sering kali melibatkan negosiasi yang kompleks, bahkan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses tersebut menjadi sangat krusial bagi daerah.
Dampak Geopolitik Global
Selain masalah internal birokrasi, Wendra juga menyoroti risiko ekonomi global terhadap pembiayaan proyek di daerah. Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan dapat menekan cadangan devisa negara, yang pada akhirnya akan berdampak pada alokasi APBN untuk pembangunan di daerah. Jika kondisi ini terjadi, proyek-proyek yang sudah direncanakan bisa saja kembali tertunda atau anggarannya dialihkan.
Masyarakat Sumatera Barat diharapkan tetap kritis dalam memantau setiap tahapan pembangunan. Wendra menyarankan agar pemerintah daerah tetap menjaga komunikasi yang baik dengan kementerian, terlepas dari siapa pun pejabat yang menjabat. Konsistensi dalam memperjuangkan hak daerah di pusat adalah kunci agar infrastruktur strategis ini tidak sekadar menjadi wacana politik, melainkan benar-benar terbangun untuk kepentingan publik.
