SUMBARTIME.COM, DPRD 50 KOTA,- Tingkatkan sinergitas pembangunan untuk mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, ya itu lah tema yang diangkat dalam hari jadi kabupaten lima puluh kota yang ke 182 ini, Suasana kidmat mengiri sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten (HJK) yang ke-182 pada Kamis (13/4) di gedung DPRD bukik limau sarilamak.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Deni Asra, S.Si itu dilaksanakan masih dalam suasana Ramadhan 1440 H. Dikatakan Deni, pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten di tahun ketiga kepemipinan Bupati Syafruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakil Bupati Rizki Kurniawan ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dikatakan Deni Asra, itu karena kondisi dalam suasana Ramadhan. Tahun ini tidak bisa menampilkan pekan budaya anak nagari. Namun hendaknya, Hari Jadi Kabupaten dapat jadi momentum untuk menetapkan komitmen dalam berkarya, memajukan Kabupaten Limapuluh Kota agar bisa bersanding dengan kabupaten/kota lainnya.
Dirinya mengajak kepada semua pihak, dengan semangat peringatan hari jadi pemerintah kabupaten ke-182 , bisa meningkatkan sinergisitas pembangunan mewujudkan Limapuluh Kota yang madani. “Hendaknya rasa cinta itu tercermin dalam sikap dan pribadi kita, cinta dan bangga terhadap daerah termanifestasi dalam implementasi dan karya nyata,”kata Deni Asra.
BacaJuga
Menurut Deni, Kabupaten Limapuluh Kota sangat potensial bila dibandingkan dengan daerah lain. Alasannya, karena memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif meliputi sumber daya alam, geografis yang sangat strategis maupun modal sosial, yang pengaruhnya sangat dominan terhadap pembangunan.
”Ini tentu jadi PR kita semua, terutama bagi pemerintah dan DPRD untuk terus menggalinya. Serta memaksimalkan kontribusidan peran serta stakeholder dan shareholder yang ada. Didukung dengan manajemen pemerintahan yang efisien dan kuat. Maka kami optimis akselarasi laju pembangunan pada semua sektoral dapat ditingkatkan,”ujarnya.
Dikatakannya lagi, sebagai lembaga legislatif, DPRD akan terus mendorong pemerintahan dibawah komando bupati untuk mampu melakukan reformasi birokrasi yang seutuhnya. Dari penilaian DPRD, ASN dibawah komando Sekretaris Daerah harus keluar dari zona nyaman atau filosofi asal bapak senang menuju birokrasi kinerja yang seutuhnya.
Kemudian katanya, Pemerintah Daerah harus mampu bertranformasi untuk berkolaborasi aktif dalam menjalankan pemerintahan dan harus mampu mengadopsi mekanisme kewirausahan adaktif yang menerapkan kecanggihan teknologi dalam pelayanan. Pembentukan zona integritas merupakan upaya untuk mempercepat pemerintahan yang bersih birokrasi yang efektif dan efisien.
Dibutuhkan komitmen bersama termasuk DPRD untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan strandar profesional yang mengedepankan perubahan pada area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan dan area peningkatakan kualitas layanan publik.
Kemudian, DPRD juga terus mendorong dan memastikan pemerintahan daerah untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mampu lepas dan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi daerah Limapuluh Kota dengan mengedepankan semangat sinergitas sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke 182 tahun.
Sementara, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengungkapkan bahwa tema yang diangkat pada perayaan hari jadi kali ini sejalan dengan visi misi kepala daerah, yakni mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Visi itu diwujudkan dengan misi yang antara lain meningkatkan kualitas sdm yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional, mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Pemkab Lima Puluh Kota mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tulus kepada seluruh jajaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
Sementara, Gubernur Sumbar mengatakan, Kabupaten Lima Puluh Kota memasuki usia ke 182 tahun, sebuah usia yang memadai bagi daerah untuk menjadi daerah yang maju dan mencapai kematangan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan keberhasilan pembangunan dengan dianugerahkannya berbagai penghargaan atas prestasi pemerintah daerah dan masyarakat. Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam usia ke 182 Kabupaten Lima Puluh Kota masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan baik yang berasal dari internal maupun eksternal daerah.
Ada enam catatan penting Pemerintahan Propinsi Sumbar bagi Kabupaten Limapuluh Kota. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 70,28. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbaikan dan peningkatan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun perlu diketahui bahwa angka tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM Sumatera Barat yang berada pada angka 73,26 dan di bawah rata-rata IPM Nasional yang berada pada angka 72,91. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD perlu meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pada sisi pendapatan masyarakat.
Kedua, Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 6,59. Angka tersebut mengalami penurunan, namun perlu diketahui angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan rata-rata Sumatera Barat yang berada pada angka 5,92 dan lebih rendah dibandingkan ratarata Nasional yang berada pada angka 9,57. Untuk itu pada tahun ini perlu ditingkatkan kembali upaya-upaya dan strategi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ketiga, Angka Pengangguran Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 3,72. Angka tersebut meningkat. Data itu menunjukan bahwa dari 100 orang masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa. Untuk itu Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota perlu untuk menciptakan entrepreneur.
Keempat, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan 0,71 persen menjadi 4,04 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Hal ini menunjukkan ada perbaikan ekonomi masyarakat dibandingkan dengan tahun lalu. Namun perlu diingatkan kembali angka tersebut masih berada dibawah rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat yang tumbuh sebesar 4,36 persen dan dibawah rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.
Kelima, Pendapatan Per-Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.46.091.440,-. Jumlah tersebut menggalami peningkatan sebesar dibandingkan tahun 2021 . Angka tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Per-Kapita rata-rata Sumatera Barat sebesar Rp. 32.377.513,66. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan masyarakat secara agregat kabupaten dan pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota jauh lebih tinggi dari pada Pendapatan Per-Kapita rata-rata Sumatera barat. Tentu itu merupakan prestasi yang luar biasa dan perlu terus ditingkatkan.
Keenam, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 0,208. Angka tersebut mengalami penurunan 0,036 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 0.244. Ini kembali menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota selain berupaya untuk meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita juga berupaya memperdangkal jurang perbedaan antara penduduk yang kaya dengan penduduk miskin. Itu semua perlu diapresiasi dan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya.
Kemudian, Gubernur Sumbar juga mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD harus selalu bersinergi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD.
Kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk itu, hubungan keduanya sebagai mitra harus dijaga.
“Harus selalu bersinergi. Ini penting, jangan sampai antara Kepala Daerah, DPRD, Anggota Forkopimda dan Stakeholder lainnya tidak harmonis. Semua pihak terkait harus saling menghargai. Boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan pendapat hal yang biasa dan sangat lumrah. Namun kritik harus bersifat membangun dan disampaikan dengan baik, sesuai dengan norma,”ujarnya.
Menurutnya, tidak mungkin Kepala Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah tanpa DPRD, tidak mungkin Kepala Daerah mendapatkan prestasi dan sukses tanpa DPRD, tidak mungkin Kepala Daerah dapat mewujudkan sejahterakan masyarakat tanpa dukungan DPRD.
Karena Kepala Daerah dan DPRD adalah dua unsur yang bersatu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah dan DPRD harus selalu bersama, jangan ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. (ST)
