SUMBARTIME.COM, BUKITTINGGI-.Dunia pendidikan salah satu bidang yang terkena dampak langsung selama pandemik covid-19. Ekonomi yang melemah, membuat kesulitan bagi walimurid dalam membayar uang sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta.
Masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah, dan juga harus menjadi perhatian wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Bukittinggi.
KetuaFraksi PAN DPRD Kota Bukittinggi, Ir. Hj. Rahmi Brisma angkat bicara terkait persoalan ini. Ir. Hj. RahmiBrisma yang jugaKetua DPD PAN Bukittinggi, mendorong pemerintah untuk memperhatikan sekolah-sekolah swasta ditengah pandemic ini. Menurut Ir. Hj. RahmiBrisma,
“sesuai amanat undang-undang dasar 1945, bahwa pemerintah wajib menjamin terselengaranya pendidikan, dan sekolah-sekolah swasta juga termasuk elemen penyelengara pendidikan, mereka (sekolahswasta) juga memiliki murid, guru, dan managemen sekolah yang juga memiliki kebutuhan, pemerintah tidak bisa membiarkan sekolah-sekolah swasta yang kesulitan dalam menyelengarakan pendidikan sebagai dampak dari covid-19”.
Kalau untuk sekolah negeri sudah ditanggung pemerintah, sehingga sekolah negeri tidak akan sulit untuk recoveri penyelenggaraan pendidikan pasca covid-19. Sekolah swasta tentu saja tetap akan mengalami kesulitan, karena financial utama sekolah ditopang iuran uang sekolah dari walimurid.
“Kita sangat paham dengan kondisi ini, pasti banyak wali murid yang kesulitan untuk membayar uang sekolah, dan imbasnya sekolah swasta kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan, terutama untuk gaji guru-gurunya, jangan sampai sekolah swasta itu berhenti memberikan layanan pendidikan, akan ada ratusan atau mungkin ribuan siswa yang tidak mendapat layanan pendidikan jika tidak ada solusi terhadap ini”,tambah Ir. Hj. RahmiBrisma.
Senada dengan hal tersebut, Drs.NofrizalUsra, M.Pd, yang juga dari Fraksi PAN, saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Bukittinggi, yang membawahi bidang pendidikan, mendukung hal tersebut.
Menurut Drs.Nofrizal Usra, “ kita setuju untuk mendorong pemerintah Kota Bukittinggi, terutama Dinas Pendidikan, agar dapat memperhtikan sekolah-sekolah swasta ini, akan tetapi kita harus duduk bersama dengan pemerintah untuk saling memberi pandangan persoalan ini, apa lagi bulan depan (Juli) sudah masuk tahun ajaran baru dan sekolah sudah melaksanakan penerimaan murid baru”.
Drs NofrizalUsra, M.Pd, yang juga mantan Kepala Sekolah SMPN 4 Bukittinggi itu, menjelaskan bahwa harus ada substansi dalam mengatasi masalah sekolah swasta ini, harus ada target pokok dalam memberikan solusinya. Karena dalam waktu dekat DPRD Bukittinggi akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dan seluruh sekolah-sekolah swasta yang ada di Bukittinggi.
Dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi dari sekolah tersebut, serta juga melihat kesiapan dari Dinas Pendidikan dalam penerapan protokoler kesehatan selama new normal ini kepada seluruh sekolah yang ada di Bukittinggi.
“ Sebagai lembaga legislatif, kita wajib seimbang, kita harus mendengar perencanaan dari Dinas Pendidikan selama protokoler new normal ini, kemudian kita bisa masukan usulan tentang persoalan-persoalan sekolah swasta yang ada di Bukittinggi, sehingga kita bisa mengejar target yang dituju. Namun pada prinsipnya sekolah-sekolah swasta tersebut tidak boleh kesulitan untuk menyelengaraan layanan pendidikan, walaupun itu dampak ekomoni dari covid-19, dan ini juga menjadi perhatian kami di DPRD Bukittinggi”, terangDrs.NofrizalUsra, M.Pd. (*)
