Payakumbuh, sumbartime.com —Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan dialog interaktif yang disiarkan langsung melalui pro 1 RRI Bukittinggi di lobi Aula Balaikota Bukik Sibaluik, Kamis (22/3).
Dialog bertema “Membangun Tata Kelola Masyarakat dan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya ” ini di hadiri Sekretaris Daerah Benni Warlis, Kepala Inspektorat Syahrial, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Andika Prima Sandi, Kapolres diwakili Julianson, Kadis Kominfo Elvi Jaya, dan undangan lainnya.
Kurenah Kito, Baiyo Mangko Salasai yang dipandu Mak Lembang dibalut dengan dialog yang ringan dan santai namun tetap mengacu pada tujuan memberi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas.
Apalagi dalam membangun tata kelola masyarakat dan pemerintahan tentu diperlukan banyak unsur yang terlibat dan saling bahu-membahu satu sama lain.
“Untuk membangun tata kelola masyarakat dan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya tentu melibatkan banyak unsur. Baik itu Kejaksaan, Inspektorat, Kepolisian maupun OPD mesti bahu-membahu demi terwujudnya tujuan tersebut,” ujar Benny Warlis membuka dialog di sore itu.
“Terkadang ada yang takut berurusan dengan pihak penegak hukum. Semestinya pemerintah dan aparat penegak hukum harus sejalan jangan sampai bersebrangan, sebagai wujud nyata Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melakukan MoU dengan Kejaksaan,” tambahnya.
Hal senada disambut Kejaksaan Payakumbuh. Institusi ini bukanlah tempat yang mesti ditakuti, Kejaksaan adalah pengacara negara. Kejaksaan akan melayani masyarakat yang awam dengan masalah hukum sebagai wujud pelayanan hukum.
“Kejaksaan ada pos pelayanan hukum, masyarakat boleh bertanya bagaimana cara berperkara, karena Kejaksaan adalah pengacara Negara” ujar Andika Prima
Membantu walikota dalam pengawasan secara internal sudah dilakukan dengan baik oleh Inspektorat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengendalian masing-masing OPD agar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pengendalian masing-masing OPD sudah dilaksanakan dengan baik. Wujudnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kota Payakumbuh sudah 2 tahun berturut turut mendapatkan opini WTP. Berarti sudah ada pengakuan dari BPK.
Secara Internal pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari laporan akuntabilitas Kota Payakumbuh naik peringkat menjadi B yang sebelumnya hanya bernilai C,” kata Syahrial.
Sedangkan dari aparat kepolisian, dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kota Payakumbuh sudah diawali dengan tindakan preventif berupa himbauan.
“Dalam UU No 2 Tahun 2002, dalam pasal 18, kepolisian bertugas memelihara ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat. Sebelum melakukan penegakan hukum sudah ada himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk tindakan prenventif kepolisian”, kata Julianson.
Elvi Jaya turut berkomentar dalam acara tersebut. Ia mendukung keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi yang bersifat publik sebagai bentuk transparansi pemerintah demi terwujudnya tata kelola masyarakat dan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya .
Di akhir acara, Benny Warlis juga menyampaikan bahwa adat basandi syara’, syara basandi kitabullah di Payakumbuh masih dominan. Benny menghimbau kepada seluruh lapisan dalam penerapan aturan sesuai dengan prinsip adat basandi syara, syara basandi kitabullah tersebut.
“Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan mesti dilaksanakan dalam kehidupan. Dalam penerapan atauran yang menjadi prinsip adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yaitu intelektual, emosional dan spiritual,” pungkas Benny Warlis. (prima/Rel)
