“Dikantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke
Saudara dipilih bukan di lotere
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam juara he eh juara hahaha..”
SUMBARTIME.COM-Barangkali lirik lagu “Wakil Rakyat” di atas dari Maestro Iwan Fals, mungkin cocok disematkan kepada DPRD Kabupaten LimapuluhKota. Bayangkan, kurang lebih satu bulan setelah dilantik, namun anggota DPRD priode 2019-2024 tersebut, sampai berita ini diturunkan masih belum memiliki unsur pimpinan yang devenitif.
Dari informasi terakhir, berdasarkan Rapat Paripurna, Selasa (17/9) di Aula Gedung Lembaga Legeslatif Limapuluh Kota dengn agenda Pemunguman Penetapan Pimpinan DPRD Definitif Masa Jabatan 2019-2024, hanya Ketua yang berasal dari Gerindra saja baru bisa dan siap untuk dilantik.
Sementara dua wakil yakni dari Demokrat dan Golkar, sampai berita ini diturunkan belum jelas juntrungannya dan masih dalam proses pemberkasan oleh DPP Partai masing masing.
Itu diketahui saat Ketua DPRD sementara Deni Asra mengatakan hal tersebut kepada para awak media. Menurutnya penetapan pimpinan defenitif ini hanya untuk 1 unsur pimpinan yaitu Ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra.
Sedangkan untuk 2 unsur pimpinan lainnya (wakil ketua) yang berasal dari Partai Demokrat dan Partai Golkar belum bisa dilakukan karena belum diterimanya SK DPP masing masing partai yang dimaksud, paparnya menjelaskan.
Namun walaupun demikian Deni Asra juga menimpali, Proses pengajuan dan permohonan SK Gubernur terkait pimpinan defenitif sudah bisa dilakukan meskipun baru 1 unsur pimpinan sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170/5028/OTDA perihal Pengusulan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota Defenitif tertanggal 16 September 2019, pungkasnya.
Tapi berbeda halnya bagi masyarakat, dengan hanya satu dari tiga unsur pimpinan yang dilantik, bagi mereka hal tersebut menjadi kerisauan hati. Karena menurut warga dengan belum lengkapnya alat kelengkapan di DPRD berpotensi bisa merugikan hajat hidup orang banyak, seperti kejadian pada tahun kemaren dengan tidak bisanya direalisasikan anggaran APBD-P Tahun 2018, ungkap masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Kawasan Lareh Sago Halaban yang juga merupakan Walinagari Batu Payung, Masri Anto. Dalam beberapa komentarnya di dalam sebuah WAG, dirinya menuliskan tentang kerisauan hati masyarakat banyak dalam grub tersebut.
“Ada yang menggelitik di hati kami, sikap partai Golkar dan Demokrat, yang sampai saat ini belum juga memutuskan calon Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, tentu hal ini akan menghambat pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan di daerah kita,” tulisnya.
Senada dengan Masrianto, salah seorang warga Limapuluh Kota, Hanifah, juga merisaukan tingkah para elite politik, terutama yang bercokol di DPRD Limapuluh kota. Menurutnya masih belum jelasnya dua unsur pimpinan Dewan dari Demokrat maupun Golkar, itu merupakan preseden buruk wajah perpolitikan di Limapuluh Kota, tuturnya.
” Keterlaluan, hanya karena kepentingan serta ambisi pribadi, mereka tega mengorbankan kepentingan hajat hidup masyarakat Limapuluh Kota,” timpalnya dengan nada keras.
Menurut Hanifah, ambisi yang dimaksud adalah munculnya informasi yang beredar luas tentang dugaan perebutan jabatan unsur pimpinan di intern 2 Partai (Demokrat dan Golkar) yang mendapat amanah wakilnya menempati jabatan posisi salah satu unsur pimpinan di DPRD Limapuluh Kota
Untuk itu, Masrianto, Hanifah, serta masyarakat lainnya di Limapuluh Kota, berharap persoalan alat kelengkapan dewan di DPRD Limapuluh Kota cepat terselesaikan. Mereka merasa miris dengan tingkah elite politik di legeslatif tersebut yang lebih mengutamakan ambisi pribadi daripada kepentingan hajat hidup orang banyak. (aa)
