SumbartimePolitik-Hebohnya soal insiden pelarangan untuk merapat di dermaga Aloita Resort di Mentawai oleh Fabrizio Belliere, Branch Operational Manager pengelola lokasi terhadap rombongan anggota DPRD Propinsi Sumbar dan Mentawai, memantik banyak tanggapan.
Bahkan pengacara kondang sekelas Hotman Paris rela tidak dibayar jika Pemrov mau memperkarakan persoalan tersebut ke pengadilan. Menurut Hotman, Gubernjur harus berani memeriksa Izin tinggal serta IMB bule yang menguasai Aloita Resort tersebut ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi V DPRD Propinsi Sumbar Dedi Supardi. Saat di temui di sela sela kunjungan resesnya di kawasan Limapuluh Kota,Jumat (16/03) Anggota DPRD Propinsi dari Partai Gerindra tersebut juga menyatakan hal yang sama seperti yang diucapkan Hotman Paris.
Menurut Supardi, pihak Pemprov harus berani mendatangi pulau pulau yang saat ini dikelola oleh kebanyakan para bule di kawasan Wilayah Administrasi Sumbar Pemrov hasus berani kegiatan apa yang sebenarnya di lakukan oleh para bule pengelola tersebut.Sebab, pelarangan dan sikap arogan para bule penghuni pulau pulau khususnya di kawasan Ekonomi Mentawai merupakan cerita lama yang terus berulang.
Disebutkan olehnya, dirinya juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh rekan kerjanya tersebut.” Bule juga pernah melarang kami untuk merapat di demaga dan menyuruh melalui pantai,” ujar Supardi.
Namun itu sama saja bohong, sebab bagaimana mungkin kapal bisa bersandar di pantai, apalagi perahu menuju pantai juga tidak ada, papar Supardi. “Jadi mencari alasan itu harus dengan logika yang benarlah” tandasnya kepada awak media.
Terlepas dari itu semua tambah Supardi lagi, Sebagai anggota DPRD Propinsi dia juga mendesak agar Rapenda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) untuk periode 20 tahun, yakni 2017-2037 segera disahkan menjadi sebuah produk Undang Undang yang mengatur dan mengikat.
Sebab jika Rapenda itu tidak segera disahkan, kedepan amat sangat berbahaya dan riskan, bisa bisa pulau pulau yang ada di Sumbar bisa habis terjual kepada tangan tangan asing melalui perpanjangan lokalnya runut Supardi lagi.
Jika Ranpenda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu menjadi Perda maka diharapkan terdapat kesesuaian kebijakan antara pembangunan di Kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga kabupaten/kota. Perda ZWP3K akan menjadi panduan mana saja jenis pembangunan, kegiatan, atau aktivitas investasi yang diizinkan dan mana saja yang tidak diizinkan di suatu zona tertentu, pungkasnya mengatakan. (aa)
