Bukittinggi – Sembilan buah meriam peninggalan sejarah dari masa penjajahan Belanda di kawasan Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) dan Benteng Fort De Kock Kota Bukittinggi kini tengah dilakukan pembersihan.
Kepala Bidang TMSBK Bukittinggi, Silvia Rawani Ria Putri, mengungkapkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 27 hingga 1 Juli, dengan hari terakhir diisi dengan tahap finishing.
“Meriam-meriam ini merupakan benda cagar budaya peninggalan sejarah dari penjajahan Belanda, dua di TMSBK dan tujuh lagi berada di Benteng Fort De Kock,” ujar Silvia pada Minggu (30/6/2024) sore bersama stafnya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan dari upaya perawatan dan pelestarian ini adalah untuk menjaga keberadaan objek cagar budaya agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat antar generasi. Cagar budaya yang merupakan warisan budaya bangsa harus dapat dikelola dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk menjaga eksistensi nilai dari objek peninggalan bersejarah. Dengan menjaga eksistensinya, suatu daerah akan dapat mempertahankan karakter dan wawasan budayanya.
“Menjaga kawasan cagar budaya bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi sebagai masyarakat yang berbudaya, kita juga bisa turut serta dalam melestarikan cagar budaya dengan melakukan beberapa hal, seperti mengunjungi objek cagar budaya, aktif dan responsif terhadap objek cagar budaya, mendokumentasi dan mempublikasi, serta tidak merusak objek cagar budaya, misalnya dengan melakukan aksi vandalisme,” tambahnya.
Oleh karena itu, Silvia mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan cagar budaya dengan mengenal dan mengunjungi kawasan-kawasan cagar budaya di Kota Bukittinggi.
Sejarah Bukittinggi Tempo Dulu:
Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah dan bahkan Sumatera secara keseluruhan. Setelah Yogyakarta diduduki Belanda pada Desember 1948, Bukittinggi berperan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia hingga Juni 1949.
Pada masa pemerintahan Belanda, Bukittinggi dikembangkan perannya dalam ketatanegaraan sejak didirikan sebagai Gemetelyk Resort pada tahun 1828. Belanda mendirikan kubu pertahanan tahun 1825 yang dikenal dengan Benteng “Fort De Kock”, yang juga digunakan sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir di wilayah jajahan timur.
Selama pemerintahan Jepang, Bukittinggi dijadikan pusat pengendalian pemerintah militer untuk kawasan Sumatera, bahkan hingga Singapura dan Thailand. Bukittinggi saat itu berganti nama menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho dengan wilayah yang diperluas, termasuk beberapa nagari yang kini berada di Kabupaten Agam. Jepang juga mendirikan pemancar radio terbesar untuk Sumatera di Bukittinggi.
Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari Desember 1948 hingga Juni 1949. Selanjutnya, Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1959, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
Setelah keresidenan Sumatera Barat menjadi Provinsi Sumatera Barat, Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kotanya. Namun, sejak tahun 1958 secara de facto dan tahun 1978 secara de jure, ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang. Kini, Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, menjadi Kota Bukittinggi.
Kesimpulannya adalah, Bukittinggi sebagai kota yang telah melewati berbagai era kehidupan manusia memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan peninggalan masa lalu. Jejak peradaban leluhur tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Kota Bukittinggi. (alex)
