BUKITTINGGI – Kota Bukittinggi tumbuh, cantik, modern, dan makin padat. Namun, di balik gemerlap pembangunan itu, ada satu “korban” yang terus terdesak: sawah.
Dari 340 hektare areal persawahan yang masih tercatat hari ini, nasibnya di masa depan kian abu-abu. Ironisnya, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi 2023–2043, lahan sawah yang akan dipertahankan “hanya” seluas 40 hektare saja.
Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, Abdul Halim, mengungkapkan fakta mencemaskan, dari 24 kelurahan yang ada, sudah ada 4 kelurahan yang sama sekali tak punya sawah tersisa.
“Empat kelurahan itu adalah Benteng Pasar Atas, Belakang Balok, Sapiran, dan Bukik Cangang Kayu Ramang,” jelasnya pada Kamis (28/8).
Padahal, dari total sawah yang masih ada, kemampuan produksi beras hanya mampu menyuplai 20 persen kebutuhan warga kota. Sisanya, 80 persen harus diimpor dari daerah sekitar. Dengan kata lain, tanpa tetangga, dapur warga Bukittinggi bisa-bisa dingin.
Lebih jauh, Halim menegaskan bahwa sesuai ketetapan pusat, masih ada 238 hektare lahan di Bukittinggi yang berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Status ini seharusnya menjadi “tameng hijau” yang tidak boleh disentuh untuk dialihfungsikan. “Tapi, LSD memang bisa saja direvisi melalui keputusan instansi terkait di pusat,” ucapnya.
Jika revisi dilakukan dan sawah benar-benar menyusut drastis, Bukittinggi tinggal menatap pemandangan hijau sawah lewat kaca mobil ketika keluar kota. Yang tersisa hanyalah bangunan beton, sementara kebutuhan pangan sepenuhnya tergantung pasokan luar.
Padahal, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 sudah tegas mengatur pengendalian alih fungsi sawah, diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman penetapan dan pemantauan LSD. Tujuan LSD jelas: menjaga ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, sekaligus menopang kedaulatan pangan.
Tapi rupanya, aturan tinggal aturan. Sebab fakta di lapangan, sawah-sawah Bukittinggi perlahan bertransformasi menjadi perumahan, pertokoan, hingga gudang. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi apakah pangan bisa ditukar dengan beton?
Pertanyaan yang menggelitik. Mau sampai kapan Bukittinggi bergantung penuh pada “beras pinjaman” dari tetangga?
(Alex.jr)
