SUMBARTIME.COM-Belasan petugas penanganan Covid-19 di perbatasan Sumbar-Riau, tepatnya di jalan nasional Nagari Tanjung Bolik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru harus bekerja ekstra untuk antisipasi penyebaran virus Corona agar tidak masuk Sumbar. Dari pagi hingga malam, petugas yang tergabung beberapa instansi tersebut, harus siaga dan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk Sumbar.
Panas matahari dan dinginnya malam, tidak menyurutkan semangat tim untuk penanganan virus Covid-19 tersebut. Tetapi, dibalik keseriusan tim dalam penanganan virus tersebut, tidak didukung fasilitas serta perhatian serius dari pemerintah daerah. Minimnya perhatian daerah diketahui saat curhat tim gabungan kepada Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan, sidak ke posko penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan.
“Di dinas kita tidak ada anggaran untuk penanganan Covid ini. Kita ke lapangan ini, terpaksa dengan dana pribadi,” kata Davis petugas dari Dinas Perhubungan Limapuluh Kota. Kemudian, Rahmadinol dari BPBD Limapuluh Kota mengatakan, tidak memiliki jumlah peralatan yang mendukung terutama untuk perlindungan diri saat pemeriksaan orang yang akan masuk Sumbar. Kemudian, dengan tidak adanya anggaran untuk penanganan Corona tersebut, terpaksa BPBD Limapuluh Kota menempatkan anggotanya seadanya tanpa adanya jaminan untuk tidak tertular Covid-19.
Hal senada juga diungkapkan Desi Fitria, Koordinator Penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan. Dihadapan Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Desi mengakui adanya keterbatasan terhadap pendukung dilapangan. Seperti vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, makanan bergizi dan alat pelindung diri. “Kami bertugas apa adanya, tidak ada penambahan vitamin padahal kami sangat rentan. Kemudian kami harus bekerja maksimal. Kami harap ada perhatian daerah dengan kondisi ini,”ucap Desi.
Sedangkan, Deni Asra Ketua DPRD Limapuluh Kota turut prihatin dengan kondisi petugas yang berjuang untuk penanganan virus Covid-19 agar tidak masuk ke Sumbar. Terkait kendala dilapangan, terutama minimnya anggaran, Deni Asra mengaku tengah menunggu pengajuan realokasi anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD. “DPRD sedang menunggu realokasi ini dari eksekutif. Setelah diajukan, langsung kita bahas bersama di DPRD,”ucap Deni Asra.
Kemudian, Wakil Bupati Ferizal Ridwan mengatakan, bisa banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 di Limapuluh Kota.
“Salah satunya dengan menggeser anggaran yang ada. Memanggas perjalanan dinas, mengurangi pengadaan mobiler atau memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting dan dimanfaatkan untuk penanganan penyebaran corona ini,”kata Ferizal Ridwan.
Terkait posko penananganan penyebaran Covid-19 yang sudah dibentuk itu, menurut Ferizal Ridwan, seharusnya tanggung jawab Pemkab Limapuluh Kota, terutama Sekretaris Daerah. “Sekda harus ada perhatiannya, terutama terhadap posko yang ada di perbatasan ini. Kemudian, posko yang dibentuk juga harus ada evaluasinya. Sehingga diketahui dimana kekurangannya, apa yang harus dibutuhkan terhadap posko, bisa tergambar jelas,”ungkap Wakil Bupati. (nv)
