Pemko Solok Terbukti Lebih Berpihak Kepada Pegawai Dibanding Kepada Masyarakat Umum

Kota Solok.sumbartime – Dirilis dari nota penjelasan walikota Solok atas dua Ranperda tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023, dan Pengelolaan Keuangan Daerah, menggambarkan bahwa Pemerintah kota Solok lebih cendrung berpihak kepada pegawai dibanding keberpihakannya kepada masyarakat umum.

Dan mirisnya, pemerintahan yang dipimpin oleh H.Zul Elfian Umar dan Dr.H.Ramadhani Kirana Putra sebagai wakil walikota Solok, disinyalir tidak mempedomani undang undang terkait pengalokasian APBD demi meningkatkan kesejahteraan pegawai atau pejabat, yang katanya, agar kinerja yang dilaksanakan juga dapat ditingkatkan.

Hal itu dapat dibuktikan dari alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam Ranperda kota Solok tahun 2023. Untuk tahun angaran itu, pemerintah kota Solok mengalokasikan anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik hanya sebesar 20,25 % dari APBD yang ada, dan untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar 40%.

Sementara itu Dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasal 146 ayat 2, mengharuskan penyesuaian porsi belanja pegawai maksimal 30%, dari APBD. Dan pada pasal 147 ayat 1 mengatakan bahwa, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal khususnya untuk infrastruktur pelayanan publik sebesar 40%.

Dari situasi itu, terlihat jelas bahwa apa yang dituangkan oleh pemerintah kota Solok dalam nota penjelasan tersebut, bertolak belakang dengan undang undang yang ada, demi kesejahteraan pelayan masyarakat tersebut.

Menyikapi kenyataan yang terjadi , Fraksi Golkar DPRD kota Solok, mengingatkan pemerintah daerah agar mengkaji ulang anggaran yang dialokasikan tersebut, serta mengperhatikan dan mepedomani undang undang yang ada.

Rekomendasi Fraksi Golkar itu, dituangkan dalam pandangan umum anggota DPRD kota Solok terhadap nota penjelasan walikota Solok tentang Ranperda APBD kota Solok tahun 2023 dan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan umum itu disampaikan oleh Nasri In Dt.Malintang Sutan selaku ketua Fraksi, dalam rapat paripurna DPRD kota Solok, Sabtu, 19 November 2022, diruang sidang paripurna Lembaga Legislatif setempat.

Rapat dipimpin oleh ketua DPRD kota Solok, Hj.Nurnisma, didampingi oleh wakil ketua Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma, dan diikuti oleh anggota DPRD, seluruh kepala OPD yang ada dilingkup pemerintah kota Solok, Forkompimda, dan undangan lainnya.

Menurut Fraksi Golkar, tidak salah masyarakat umum menilai bahwa pembangunan dikota Solok akhir akhir ini jauh merosot dari tahun tahun sebelumnya.

Hal itu dapat dibuktikannya dari realisasi pembangunan yang bisa dilihat secara kasat mata, dan mirisnya, pada saat ini pelaksanaan APBD tahun 2022 juga terlihat molor dan nyaris gagal dilaksanakan. APBD murni terealisasikan diperubahan anggaran, dan itupun dikerjakan dalam sisa waktu yang relatif singkat.

Menurut Fraksi Golkar DPRD kota Solok,
terkait dengan belanja daerah khusunya belanja pegawai yang menyedot APBD melebihi dari 30% itu, ia menyetujui mengingat kesejahteraan dan peningkatan kinerjanya pegawai, namun dalam hal itu, pemko Solok juga harus memperhatikan undang undang dan membuktikan keberpihakan APBD untuk masyarakat.

Belanja modal Infrastruktur pelayanan publik adalah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya, seperti belanja tanah, pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan pembangunan lainnya, dan akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi.** Ega

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here